(telah dimuat di harian Republika)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah terbukti sepanjang sejarah muncul sebagai motor penggerak dan penyelamat perekonomian Indonesia. UKM mampu menopang sendi-sendi perekonomian bangsa dimasa sulit dan krisis ekonomi menerjang. Perusahaan besar ternyata banyak yang tidak berdaya dan malah bangkrut, sebagian lagi memperoleh fasilitas pinjaman dari pemerintah yang dikenal dengan BLBI Namun yang terjadi justru penggelapan BLBI, perusahaan tak kunjung terselamatkan. Triliunan rupiah dikucurkan pemerintah (BI) raib tak jelas rimbanya hingga kini. Sungguh ironis, maksud hati ingin menyelamatkan pengusaha besar malah pemerintah harus gigit jarr., tidak ada itikad baik sejumlah pengusaha yang mengemplang BLBI. Air susu malah dibalas dengan air tuba.

Kini mari kita lihat secara faktual keberadaan UKM ditengah-tengah jarring kapitalisme perekenomian bangsa. Senyatanya UKM amat sangat berperan tidak hanya ikut meredam gejolak sosial akibat angka pengangguran yang kian membesar, tetapi juga secara makro turut menumbuh-ratakan ekonomi Negara. Dalam konteks ini kiranya pernting disimak data BPS mengenai sumbangan UKM pada peningkatan prroduk domestik bruto (PDB). UKM kia berhasil menyumbang secara signifikan pertumbuhan PDB di Negara ini lebih setengah atau tepatnya 53,6% dari total PDB di Indonesia pada tahun 2008. Oleh karena itu, kepedulian pemerintah atas bertumbuh-kembang UKM dengan segala dinamikanya adalah langkah tepat dan relevan terutama pada fokus pengembangan sektor riil.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 disebutkan bahwa kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan menengah, perlu dilindungi untuk mencegah dari persaiangan usaha yang tidak sehat. Merujuk hal ini kiranya parav pemangku kebijakan dan peraturan tidak perlu ragu memusatkan perhatian dan kepedulian di lapangan agar maju-berkembangnya bisnis UKM yang merupakan andalan pemerintah dan masyarakat, menjadi keniscayaan.

Upaya pengembangan UKM terkendala dua hal yakni bantuan permodalan dan kualitas manajemennya. Dalam hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa perbankan lebih suka berbisnis dengan pengusaha besar yang beromzet miliaran bahkan triliunan rupiah. Secara logika tentu berbisnis dengan pengusaha besar seperti ini dapat membawa keuntungan cukup besar. Namun, sayang yang dilihat tampaknya lebih pada keuntungan semata, padahal risiko kerugiannya juga besar apabila kerja sama perbankan dengan pengusaha besar itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan kondisi seperti ini terjadi di Indonesia. Kita masih ingat, betapa perbankan terpuruk saat terjadi krisis moneter tahun 1998. Banyak usaha besar gulung tikar sehingga juga mempengaruhi sektor perbankan. Sementara itu, UKM, saat krisis tersebut, relatif tahan banting karena memang tingkat risiko dan spekulasinya tidak setinggi usaha besar.Sehingga sebagian besar UKM yang tidak didukung pendanaan perbankan tetap berkibar hingga saat ini. Pertumbuhan jumlah UKM terus mengalami peningkatan secara kuantitatif. Oleh karena itu peningkatan secara kualitatif selayaknya patut menjadi perhatian pemangku kebijakan

Disamping itu, kita ketahui bahwa kegiatan bisnis UKM berada dilingkungan masyarakat menengah kebawah yang keberadaannya merupakan mayoritas, sehingga memperkuat fondasi perekonomian bangsa. Dengan jumlah penduduk 238 juta jiwa tentu Indonesia perlu memperkokoh basis sektor riil agar perekonomian kita tumbuh secara kuat dan. Meyakinkan. Apalagi populasi UKM yang sangat banyak dan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (data BPS 2008 jumlah UKM di Indonesia mencapai 99,98 % dari total unit usaha yang ada),sehingga memerhatikan keberalangsungan dan kemajuan UKM suatu hal wajar bahkan tepat. Dari sektor inilah perekonomian Indonesia mulai dibangun.

Semula keberadaan UKM di Tanah Air hanya dipandang enteng oleh pemerintah dan sejumlah kalangan bisnis termasuk pihak perbankan. UKM hanyalah potret rendahan dunia bisnis, tetapi setelah teruji dan membuktikan dirinya dapat bertahan di tengah guncangan krisis yang mendera Indonesia, pemerintah lebih tergerak untuk membantu pendanaan UKM. Kita ketahui berbagai paket pinjaman usaha di gelontorkan perbankan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tengah gencar di kampanyekan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membantu pihak UKM. Program ini memang baik namun akan lebih baik lagi jikalau pihak pemerintah (perbankan) siap menyediakan tenaga-tenaga pendamping UKM dalam upaya meningkatkan kinerja manajemennya. Karena berdasarkan pengalaman empirik banyak pelaku UKM yang memiliki potensi pengemabngan usaha dan peluangnya cukup menajanjikan namun kurang memahami akan arti penting laporan keuangan dan teknis manajemen pengembangan usaha.

Demikian banyaknya usaha kecil yang cukup lama berjalan dan memiliki prospek luar biasa. Namun, karena kurang menguasai teknik-teknik manajemen profesional, usaha-usaha mereka lambat berkembang. Semangat untuk mengembangkan bisnis cukup besar. tSangat disayangkan manajemen bisnis mereka masih sederhana. Laporan keuangan yang berguna sebagai data pengambilan keputusan dalam mengembangkan usaha dibuat tidak memenuhi kaidah-kaidah standar akuntasi keuangan. Sehingga pelaku bisnis UKM amat sulit memperoleh data akurat, tepat dan informative sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan ekspansi bisnis mereka.

Sejatinya, pihak perbankan disamping menyalurkan kredit kepada UKM diharapkan juga berupaya mempertajam manajemen bisnis mereka, Tentu perbankan dapat menggandeng sejumlah pihak yang dipercaya dapat mampu memperkaya pemahaman pelaku bisnis ini dalam menumbuhkembangkan usahanya. Jika bisnis usahanya berkembang besar, maka upihak perbankan pun akan memperoleh keuntungannya. Menurut saya, perbankan lebih baik bekerja sama dengan jutaan UKM yang memang tumbuhnya dari bawah, daripada dengan satu dua usaha besar yang rentan terpengaruh krisis ekonomi secara global karena memang jaringan bisnisnya seperti itu.

Pelibatan Perguruan Tinggi dan Profesional Bisnis
Dalam hal penyuluhan dan bantuan teknis manajerial terhadap UKM, pihak perbankan bisa merangkul berbagai pihak mulai dari kalangan pebisnis atau usahawan yang sukses dengan manajjemen usahanya hingga kalangan perguruan tinggi. Dalam hal ini perguruan tinggi dapat membantu sistem pembukuan dan laporan keuangan khusus usaha kecil dan menengah yang berbasis pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Standar akuntansi keuangan ini akan diberlakukan efektif per 1 Januari 2011 mendatang dikalangan UKM. Pihak UKM akan memiliki laporan keuangan yang khas namun akurat dan terstandarisasi, Hal ini memudahkan pelaku UKM tidak hanya untuk mengembangkan bisnis tetapi juga untuk keperluan konsolidasi usahanya. Dengan demikian, pelaku UKM bisa menjalankan bisnis secara efisisen dan professional serta tentunya perbankan akan lebih mudah dalam bekerjasama dengan pihak UKM..

Keterlibatan berbagai kalangan seperti yang penulis sebutkan diatas akan mampu menjadikan UKM kita tumbuh-kembang secara progresif namun proporsional.UKM yang kokoh dan professional merupakan dambaan bagi sebuah Negara yang memiliki jumlah penduduk luar biasa besarnya dan secara historis memang sudah terbiasa kerja keras mencari nafkah melalui kegiatan perdagangan dalam wadah sektor informal dan UKM. Semoga kedepannya pertumbuhan ekonomi Indonesia terwujud dengan kekuatan besar UKM professional yang akan memperkuat kaki dan sendi-sendi fundamental ekonomi bangsa besar ini. Oleh karena itu, kepedulian pemerintah atas UKM harus terus ditindak-lanjuti dalam berbagai program riil yang dapat diserap dan dipraktekkan pihak UKM.

Bangunan ekonomi tampak kokoh oleh karena jutaan manusia Indonesia ikut berperan dan terlibat dalam kegiatan UKM tersebut. Justru dengan banyaknya warga bangsa yang terlibat dalam usaha ini yang membuat Indonesia tidak jadi bangkrut total saat tahun1998 terjadi krisis moneter. Bisa dibayangkan betapa nestapa kekacauan sosial dan turbulensi ekonomi akan semakin dahsyat menerpa Indonesia manakala saat krisis terjadi kita tidak memiliki UKM yang mampu menyanggah sendi-sendi perekonomian bangsa ini. Oleh karena itulah pemerintah patut berterima kasih atas kehadiran mereka. Diakui bahwa berbagai program pemerintah untuk masyarakat UKM tengah diperkenal-terapkan. Salah satu bentuknya yang sedang diwujudnyatakan misalnya bantuan pinjaman permodalan kredit usaha rakyat (KUR ). Senyatanya, mengembangkan bisnis UKM tidak cukup hanya dengan gelontoran dana tetapi perlu pendampingan (asistensi) dalam pengelolaan usaha (business management) agar UKM kita tumbuh secara professional dan efisien.

*) penulis dosen luar biasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB Malang

Mhs S3 Manajemen PI-PPs Universitas Islam Negeri Malang