Ada pengakuan  jujur dari peserta seminar nasional yang membahas tentang pemikiran dan langkah nyata yang dilakukan oleh Ir. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia. Seminar itu diselenggarakan di UIN Maliki Malang dan diikuti oleh para guru, mahasiswa,  dan tokoh masyarakat kota Malang. Para guru SMP, SMK dan SMA yang ikut seminar itu umumnya adalam  guru Pendidikan Kewarganegaraan.

Semua pembicara dan bahkan para peserta seminar mengungkapkan betapa pentingnya pelajaran Pancasila. Akan tetapi  pelajaran itu ternyata selalu berubah-ubah, tidak terkecuali penyebutannya. Pelajaran Pancasila suatu saat disebut dengan istilah  Pendidikan Moral Pancasila, kemudian pada saat lain disebut Pendidikan Kewarganegaraan,  dan pada saat yang lain pula disebut PMP-KN.

Pergantian sebutan mata pelajaran tersebut dimaknai oleh sementara guru pengajar kewarganegaraan, sebagai  seolah-olah para pengambil kebijakan  pendidikan  selama ini tidak memiliki pandangan yang kukuh. Akibatnya, mereka terombang-ambing oleh  suasana politik yang selalu berubah-ubah. Mestinya,  para tokoh pendidikan memiliki filsafat yang mendalam tentang bangsa ini, sehingga sekedar penyebutan mata pelajaran tidak selalu berubah-ubah  menyesuaikan dengan pandangan pemimpin yang sedang berkuasa.

Selain itu, guru kewargaan negaraan juga sulit menjelaskan kepada para siswa tatkala terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara nilai-nilai normatif dasar negara itu dengan kenyataan hidup sehari-hari  di lapangan. Para guru sering menemui siswanya yang berpikiran kritis. Misalnya, ada pejabat pemerintah yang dianggap ber-Pancasila, tetapi kurang tekun dalam menjalankan agamanya.  Kenyataan seperti itu dimintakan kepada guru untuk menjelaskannya, yang tentu tidak mudah dilakukan.  

Lebih dari itu, lewat Pancasila juga dipahami bahwa bangsa Indonesia seharusnya memiliki sifat  berperikemanusiaan,  menjunjung tinggi persatuan, dan berlaku adil terhadap sesama. Akan tetapi pada kenyataan yang dilihat sehari-hari oleh para siswa, nilai-nilai luhur itu tidak selalu ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan juga ada seorang guru yang pernah kebingungan tatkala ditanya oleh siswanya, mengapa di negeri ini mendirikan rumah ibadah saja sulit, sementara agama harus dijalankan oleh pemeluknya  masing-masing sebagai pertanda bahwa mereka ber-Pancasila. 

Umumnya guru bidang studi Kewarga negeraan  mengangap bahwa Pancasila seharusnya dipahami oleh anak didik. Oleh karena itu,  Pancasila harus diajarkan kepada para siswa di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Para guru meyakini bahwa pendidikan Pancasila menjadi sangat penting,  dan harus diberikan manakala bangsa ini ingin tetap berdiri kokoh.  

Masyarakat  majemuk sebagaimana yang dialami oleh bangsa Indonesia  ini akan sulit disatukan tanpa ada idiologi pemersatu. Mereka berpandangan bahwa semua agama mengajarkan tentang persatuan, tetapi dalam tataran empirik, persatuan yang dimaksudkan itu baru pada wilayah internal agama masing-masing.  Selanjutnya, antar agama harus ada idiologi yang mempersatukan. Idiologi yang dimaksudkan  ialah Pancasila.

Akhirnya para guru, dalam seminar itu,  mengusulkan agar pelajaran Pancasila diberlakukan lagi.  Sebutan pelajaran itu juga harus jelas dan tidak perlu diubah-ubah, yaitu pelajaran Pancasila. Bahkan terdapat seorang guru,  yang mengatakan bahwa pelajaran karakter yang akhir-akhir ini digalakkan, sebenarnya isinya adalah pelajaran Pancasila. Sehingga, manakala Pancasila diajarkan secara jujur dan benar, maka pelajaran karakter tidak diperlukan lagi. Guru tersebut menyatakan  bahwa karakter bangsa Indonesia  sebenarnya adalah Pancasila itu  sendiri.

Selanjutnya, guru dimaksud menggambarkan bahwa,  umpama bangsa Indonesia sudah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijasaan dalam permusyawaratan perwakilan dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka  bangsa ini akan kokoh, maju,  dan sejahtera. Namun sayangnya falsafah bangsa yang dianggap sedemikian baik itu,  dari waktu ke waktu ternyata mengalami pasang surut,   menyesuaikan  dengan suasana politik yang sedang berkembang. Akibatnya, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai falsafah  berbangsa dan berbegara  yang sebenarnya. Bahkan para guru  sebatas mengajarkannya saja,   mengaku mengalami kesulitan. Wallahu a’lam.