LEBIH DEKAT MELAYANI UMAT (2)


» Selasa, 3 Januari 2017 23:41, Oleh: Dr. H. Sugeng Listiyo Prabowo, M. Pd, Kategori: WR2Hit: 492

Permasalahan pertama timbul karena faktor sarana prasarana fisik pada lembaga non profit dan pemerintah di satu sisi, dan selera dan harapan masyarakat disisi lain. Dibanyak tempat, lembaga-lembaga non profit masih belum mampu menyediakan sarana prasarana yang memadai. Sekolah, madrasah, pondok pesantren, kampus, rumah sakit, transportasi, tempat-tempat ibadah masih memiliki fasilitas pelayanan yang sangat dasar atau kelas lokal. Demikian juga perkantoran untuk layanan masyarakat, seperti kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, kepolisian, dan berbagai layanan umum lainnya masih memiliki fasilitas pelayanan dasar juga. Disisi lain sebagian masyarakat menginginkan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dari sekedar kualitas layanan dasar, namun disisi lain pemerintah tidak sanggup melakukannya karena keterbatasan kemampuan pemerintah menyediakan sarana-prasarana layanan yang lebih baik.

Permasalah kedua adalah regulasi dan sistem pemerintah yang sangat rumit terkait dengan perbaikan pelayanan. Misalnya untuk melakukan perbaikan pelayanan di PT perlu dibentuk fakultas, karena ijin penyelenggaraan Program Studi sudah disetujui oleh kementrian yang mengeluarkan ijin pendirian Program Studi, namun demikian, untuk proses keluarnya ijin fakultas tersebut sampai 9 bulan belum ada kepastian kapan keluarnya. Ijin untuk tarif baru layanan juga tidak kalah panjang dan lamanya, sehingga tidak segera bisa memperbaiki layanan, karena tarif yang sudah tidak rasional lagi. Dengan demikian ketidak berkualitasan layanan mendasarkan indikator-indikator layanan tersebut terjadi menyeluruh, dari hulunya pelayanan sampai dengan hilirnya. Bahkan layanan untuk memperbaiki proses layananpun juga tidak menunjukkan indikator berkualitas.

Permasalahan ketiga adalah pada mental manusia yang melaksanakan proses layanan di lembaga-lembaga pemerintahan. Berbagai celah akibat banyaknya kesenjangan tersebut kemudian mendorong berbagai kesempatan untuk dimanfaatkan oleh orang-orang atau lembaga yang melakukan pelayanan tidak lagi bersifat fairness. Untuk mendapatkan kenyamanan dan kecepatan dalam pelayanan beberapa pihak yang memiliki uang dan kedekatan hubungan melalui tokoh-tokoh berpengaruh kemudian melakukan berbagai aksi untuk mendapatkan kenyamanan dan kecepatan lebih dari orang/ lembaga lain yang perlu dilayani. Bahkan tidak jarang kemudian ada tarif-tarif terselubung untuk mendapatkan kenyamanan dan kecepatan dalam layanan ini. Indikator-indikator kepastian dalam layanan dipercepat dengan memberikan biaya tambahan kepada orang-orang yang bertugas dalam melakukan pelayanan. Akibatnya kemudian ketidak adilan dalam proses layanan terjadi. Orang-orang atau lembaga tertentu yang tidak cukup uang dan tidak memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh berpengaruh harus mendapatkan layanan yang memiliki ketidakpastian tinggi, lambat, dan tentu saja sangat tidak nyaman.

Permasalahan keempat terkait dengan pobia pemerintah pada rakyatnya sendiri. Akibat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh orang/ lembaga yang melakukan pelayanan dan juga orang/ lembaga yang dilayani kemudian pemerintah membuat regulasi yang sangat fokus pada kontrol. Bahkan saking fokusnya pada kontrol sehingga dalam pembuatan regulasi menggunakan satu regulasi untuk diterapkan pada seluruh kejadian, sehingga kadang regulasinya menimbulkan kemacetan pelayanan di masyarakat. Contoh regulasi tentang ijin belajar dan tugas belajar kemudian membuat banyak dosen tidak bisa cepat mengembangkan keilmuannya karena terkendala aturan tugas dan ijin belajar ini. Regulasi tentang penelitian dan laporan yang harus dilakukan oleh peneliti dengan sistem swakelola menyebabkan peneliti jauh lebih sibuk mengurus laporan keuangannya dari pada laporan penelitiannya, sehingga PT kemudian tidak mampu menghasilkan penelitian yang sungguh-sungguh bermanfaat. Masih banyak lagi regulasi-regulasi yang lahir karena mindset “negative thinking” pemerintah terhadap pegawai dan masyarakatnya seperti konsep jam kerja dosen, audit kinerja, remunerasi, dan beberapa regulasi lainnya yang tujuannya untuk mengontrol pegawai pemerintah terkait dengan kinerja layanannya.

Kementrian Agama sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan negara Indonesia juga tidak jauh berbeda kondisinya. Di PTKN misalnya, tuntutan untuk menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan kompetitif ditingkat regional masih terkendala oleh kurangnya sarana prasarana untuk dapat menyelenggarakan Tri Dharma tersebut secara berkualitas. Ruang kelas di sebagian PTKIN masih dirasa kurang, demikian pula laboratorium. Ketersediaan dosen di banyak Program Studi yang memiliki perbandingan di atas 1:60 juga masih banyak. Tenaga kependidikan juga masih sangat minim untuk dapat melaksanakan berbagai proses manajerial. Anggaran perawatan juga masih sangat minim dibanding dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga sarana dan prasarana yang ada sering kali tidak dapat dirawat dengan baik. Anggaran penelitian masih jauh untuk dapat menghasilkan penelitian dan temuan baru yang original dengan kegunaan yang fundamental. Proses untuk melakukan pengabdian masyarakat berbasis keilmuan dengan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian juga tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik, karena penelitiannya tidak ada yang bisa diimplementasikan.

Kondisi madrasah juga tidak kalah beratnya. Masih banyak madrasah yang juga kebutuhan dasarnya saja belum bisa terpenuhi dengan baik. Pelayanan di kantor kementrian juga masih sering bermasalah, termasuk juga pelayanan untuk ibadah haji. Kementrian Agama di tahun 2014 pernah mendapatkan “pil pahit” ketika oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diumumkan memiliki satu pelayanan yang jelek. Pelayanan tersebut adalah terkait dengan unit pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berbagai permasalahan tersebut kiranya sangat tepat jika kemudian tema yang diambil dalam memperingati Hari Amal Bakti Kementrian Agama adalah “Lebih Dekat Melayani Umat”. Tema ini bermakna Kementrian Agama berkeinginan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat keramahan yang lebih baik sehingga menumbuhkan kenyamanan dalam layanan, pelayanan yang lebih cepat, dan kepastian yang lebih presisi. Lebih dekat artinya lebih akrab, lebih dekat juga bermakna lebih tidak rumit, sehingga bisa lebih cepat selesai, lebih dekat juga berarti lebih mampu dilakukan pengecekan oleh penerima layanan sehingga lebih memiliki kepastian, karena penerima layanan dapat melakukan banyak komunikasi untuk mendapat kepastian dari layanan yang diterimanya. Umat bermakna masyarakat yang agamis. Oleh karena semua warga Indonesia memiliki dan memeluk agama, maka umat bermakna sebagai keseluruhan masyarakat Indonesia.

Jika menilik keinginan tersebut, maka Kementrian Agama seharusnya sudah memiliki jenis-jenis layanan yang ada di Kementrian. Identifikasi layanan-layanan yang diperlukan ini sangat penting untuk dapat mulai merencanakan tingkat ketercapaian dalam indikator-indikator layanan yang harus dilakukan oleh Kementrian. Kedua yang juga sangat penting dan mungkin belum dilakukan oleh Kementrian Agama adalah membuat dan mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan layanan yang berkualitas. Kesamaan pemahaman ini akan membuat seluruh komponen yang melaksanakan kegiatan dalam keseharian akan memiliki kesamaan gerak dalam mencapai kualitas. Oleh karena banyaknya layanan yang harus dilakukan oleh Kementrian Agama, mungkin Kementrian dapat mendefinisikan kualitas pada masing-masing kelompok layanan. Misalnya apa yang disebut dengan layanan berkualitas di Kementrian Agama Pusat, Kanwil di Propinsi, Departemen di Kota/ Kabupaten, dan juga kantor Kecamatan. Apa yang disebut dengan layanan berkualitas di Madrasah dan PTKN, dan sebagainya.

Mendasarkan kondisi di atas maka, rencana strategis pertama dan sangat mendasar adalah merencanakan kebutuhan sarana prasarana fisik, teknologi, dan sistem untuk dapat meningkatkan layanan yang berkualitas. Hasil yang berkualitas mungkin juga dapat dibuat rencana pencapaiannya seiring dengan kemampuan kementrian menyediakan sumber daya untuk menghasilkan level kualitas dari layanan yang direncanakan.

Memang disadari bahwa Kementrian Agama memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia melampaui 4000 Satuan Kerja, tentu hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk penyediaan sarana prasarana fisik, teknologi, dan sistem yang berkualitas. Keseluruhan sarana prasarana fisik, teknologi, dan sistem ini sangat tergantung kepada anggaran, untuk itu Kementrian Agama dapat memfokuskan anggarannya kepada pembangunan hal-hal dasar tersebut. Pengurangan berbagai kegiatan yang tidak terkait dengan pembangunan sarana prasarana fisik, implementasi teknologi, dan pembangunan sistem yang berkualitas ini penting untuk dilakukan, sehingga anggarannya bisa di fokuskan pada pembangunan sarana prasarana fisik, teknologi, dan sistem tersebut.

Rencana strategis kedua adalah pembangunan nilai-nilai kerja dan budaya organisasi. Rencana strategis ini merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan, dan mungkin akan memakan waktu sepanjang usia Kementrian Agama. Saat inipun penanaman nilai-nilai kerja dan budaya organisasi sudah dilaksanakan oleh Kementrian Agama, namun belum berhasil secara menyeluruh terimplementasi sampai ke satker-satker di daerah. Nilai-nilai dan budaya organisasi ini sangat terkait dengan keteladanan baik keteladanan internal maupun eksternal. Keteladanan internal masih dirasa banyak kekurangan khususnya terkait dengan berbagai ketidak adilan dan ketidak logisan dalam pengelolaan ditingkat pusat dan pada satker-satker di daerah. Keteladanan eksternal lebih mengenaskan lagi. Perilaku berbagai elit politik dan juga sebagian pejabat membuat nilai-nilai yang ditanamkan dan budaya bangsa tidak bisa tumbuh dengan baik, karena tergradasi oleh perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan budaya yang seharusnya dianut. Bahkan para elit tersebut makin terlihat sukses ketika tidak menerapkan nilai-nilai dan budaya bangsa.

Memang terdapat upaya keras Kementrian Agama untuk menanamkan nilai-nilai dan budaya organisasi ini dengan menerapkan sistem pengawasan yang sangat ketat. Melalui sistem ini Kementrian Agama memberikan pengawasan yang ketat dengan memberikan hukuman pada personal yang melakukan pelanggaran, dengan harapan dapat memaksakan nilai-nilai luhur yang dianut oleh Kementrian Agama, sehingga kemudian tumbuh budaya organisasi di Kementrian Agama yang baik. Namun sayangnya, seringkali penegakan regulasi untuk menumbuhkan nilai-nilai baik ini tidak singkron dengan pembuat regulasi sehingga kemudian membingungkan pada pelaksanaanya.

Disisi lain sistem yang dibuat seringkali tidak sesuai dengan sumber daya yang tersedia sehingga kemudian sulit untuk diimplementasikan. Dampak akhirnya para pelaksana kegiatan layanan di seluruh Kementrian Agama kemudian lebih memilih kondisi aman. Artinya dari pada terkena hukuman lebih baik tidak melaksanakan hal-hal yang tidak jelas. Akibatnya pelayanan tidak bergerak lebih baik, karena perubahan selalu melalui jalan ketidak jelasan. Pelayanan di kantor-kantor kementrian masih sering dikeluhkan tingkat kenyamanan, kecepatan, dan kepastiannya. Lembaga-lembaga pendidikan baik itu madrasah maupun PT sudah mulai ada perkembangan, namun masih jauh tertinggal dari perkembangan lembaga-lembaga pendidikan ditingkat regional dan internasional. Para pemimpin di lembaga-lembaga tersebut tidak mau pusing dengan tantangan untuk dapat memajukan lembaganya, karena upaya kerasnya bisa saja berakhir pahit, karena dianggap melanggar aturan/ regulasi/ hukum. UIN Malang telah mengalami masalah ini dan sangat berat untuk menyelesaikannya.

Fungsi kontrol memang menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh manajemen. Melalui fungsi kontrol dapat dipastikan bahwa organisasi Kementrian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia menuju pada visi yang sama. Namun demikian, dimanapun fungsi kontrol harus dilakukan dengan terukur, logis, dan bijaksana. Jika sumber daya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan fungsi kontrol tersebut maka kewajiban manajemen adalah memenuhi sumber daya terlebih dahulu, bukan mendahulukan kontrol dengan mendasarkan sumber daya yang belum tersedia. Dengan sistem ini, pelaksana kegiatan manajerial di seluruh Kementrian Agama bukan bekerja untuk melakukan perubahan dan pengembangan menuju visi dengan layanan yang ekselen, tetapi akan lebih mengarah kepada upaya untuk selamat dari ukuran-ukuran yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang melakukan fungsi kontrol, meskipun organisasi tidak berkembang sama sekali. Pada akhirnya, para pemimpin tidak mau pusing dengan itu.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini berbagai prestasi yang cukup membanggakan di raih oleh Kementrian Agama. Indeks pelayanan jamah haji yang terus mengalami kenaikan, indeks kerukunan umat beragama di Indonesia juga masih tinggi, indeks reformasi birokrasi juga naik dari peringkat CC menjadi B, penghargaan Presiden untuk lembaga yang memiliki layanan BLU dengan akses terjangkau, penghargaan dari Kementrian Keuangan sebagai Kementrian dengan jumlah PNBP terbesar, penghargaan ganda terkait dengan ekonomi syariah yaitu sebagai pemrakarsa proyek infrastruktur berbiaya SBSN, dan investor utama sukuk negara domestik.

Namun demikian dibidang layanan masih belum maksimal hasil yang diperoleh oleh Kementrian Agama. Obudsman Nasional masih memberi warna kuning terhadap pelayanan di Kementrian Agama. Hal tersebut berarti Kementrian Agama masih belum bagus dalam pemenuhan standar layanan publik. BPK juga menurunkan peringkat dari WTP ke WDP, artinya masih terdapat banyak masalah dalam kepastian layanan yang dilakukan oleh Kementrian Agama.

Memang masih banyak tantangan untuk melakukan tema Hari Amal Bakti Kementrian kita tercinta di usianya yang ke 71 tahun ini. “Lebih Dekat Melayani Umat” sebagai tema yang dicanangkan oleh Kementrian Agama merupakan suatu bentuk kesadaran dari para pemimpin di Kementrian Agama bahwa masih terdapat banyak masalah dengan apa yang seharusnya di lakukan oleh Kementrian Agama. Adanya kesadaran ini merupakan hal yang sangat penting, karena esensi dari pengembangan selalu diawali dari adanya kesadaran tentang masalah yang dihadapi. Kedepan upaya untuk fokus pada pemenuhan-pemenuhan sumber daya untuk dapat melaksanakan layanan yang berkualitas dan pembinaan nilai-nilai dan budaya organisasi Kementrian Agama melalui keteladanan pada semua level kepempimpinan harus terus dilakukan.

Jika hal tersebut berhasil diselesaikan oleh Kementrian Agama, maka Indonesia akan menjadi contoh dan teladan negara-negara di dunia, yaitu sebagai negara dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam sekaligus sebagai negara yang paling berperilaku Islami.

(Author)