Catatan sejarah yang  luput dari perhatian publik pada saat Soeharto berkuasa adalah, terjadinya proses santrinisasi birokrasi yang sangat luas.  Sebelum itu masyarakat terfragmentasi sedikitnya dalam dua kelompok, yaitu kelompok abangan dan kelompok santri (meminjam kategorisasi Geertz). Kelompok abangan pada umumnya menguasai birokrasi pemerintahan. Dalam konteks ini lurah, camat, bupati sampai  pejabat tinggi negara dikenal sebagai kelompok birokrat abangan. Sedangkan kelompok santri pada umumnya menempati posisi yang marjinal --kalaupun ada yang di birokrasi jumlahnya amat sedikit. (Kelompok kaum santri ini juga sering dianggap sebagai kelompok oposan). Tetapi fragmentasi seperti itu hampir-hampir hilang di ujung akhir kekuasaan Soeharto. Terminologi abangan dan santri tiba-tiba menjadi tidak relevan lagi. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Tulisan ini coba menjawab pertanyaan di atas. Jawaban untuk menjelaskan proses santrinisasi yang sangat luas (baca: massif) itu dapat dilihat dari produk kebijakan pemerintah Orde Baru, yakni upaya menyatukan kaum abangan dan santri dalam wadah Golkar. Kaum abangan yang sebelumnya berada pada wadah organisasi politik PNI dan kaum santri dalam wadah NU, PSI, Perti dan Parmusi, dengan kebijakan restrukturisasi organisasi politik Orde Baru, kedua kelompok tersebut kemudian dimasukkan dalam satu wadah organisasi politik yang bernama Golkar. Karena mereka dimasukkan --bukan masuk dengan sendirinya, maka upaya itu ditindaklanjuti dengan "menyenangkan" kaum santri dan kiai dengan dibentuknya wadah organisasi, misalnya didirikanlah MUI, MDI, GUPPI, LDII, al Hidayah dan lain-lain. Masih dalam konteks menyenangkan kaum santri, pada tataran individu, dibuatlah tradisi popular seperti tarweh keliling, berbuka bersama, semaan al Qur'an, majlis ta’lim,  haji dan umroh. Pada acara yang bernuansa relijius itu terjalinlah hubungan mesra antara kaum abangan yang pada umumnya menduduki posisi di birokrasi dengan para santri atau kiai yang sebelumnya sebagai pihak yang beroposisi.   Hubungan mesra antara kedua kelompok itu rupanya membuahkan hasil berupa terjadinya proses santrinisasi kaum abangan dalam jumlah yang sangat besar dan luas. Para birokrat abangan pada awal mulanya menyertai para santri atau kiai  dalam pengajian, tarweh keliling, berbuka bersama, semaan, umroh dan  haji yang motivasi awalnya adalah agar para kiai kerasan di Golkar dan berdampak agar para pengikut kiai bergabung pula di organisasi bentukan pemerintah ini. Akan tetapi, di luar perhitungan para penguasa sendiri, tidak saja para santri masuk Golkar, melainkan kaum birokrat abangan juga  menjadi santri baru (terjadi apa yang disebut dengan "akulturasi“). Meski pada awalnya para birokrat tatkala mengikuti kegiatan  yang bernuansa keagamaan tidak lebih dari sekadar ikut menyenangkan santri atau kiai, tetapi lama kelamaan menjadi sesuatu yang mereka nikmati. Hal itu dapat terlihat misalnya, banyak pejabat yang pada setiap tahun pergi  umroh, haji, aktif  pengajian, semaan al Qur'an, tarweh keliling dan seterusnya. Proses  terjadinya santrinisasi secara massif itu juga didorong oleh watak bangsa Indonesia yang besifat paternalistik. Masyarakat paternalistik, sebagaimana yang diteorikan oleh Ibn Khaldun, selalu menjadikan penguasa atau orang yang berada pada lapisan atas dijadikan rujukan dalam berperilaku (al-nas 'ala dini mulukihim). Tatkala seorang camat, bupati/ walikota dan juga gubernur menunaikan ibadah haji, shalat jum’at, tarweh dan  seterusnya akan diikuti oleh bawahan atau anak-buahnya, bahkan juga masyarakatnya. Ketika Gubernur berhaji, maka bupati, walikota, para asisten, pejabat-pejabat lainnya, tidak terkecuali rektor perguruan tinggi berhaji pula.. Lebih kongkret lagi ketika Pak Harto sekeluarga naik haji, maka status haji menjadi simbul elitis. Ibadah haji kemudian tidak saja dilakukan oleh kalangan santri, tetapi juga di kalangan  birokrat pemerintah dan instansi atau lembaga lainnya. Kemudian muncul di tengah masyarakat  anggapan bahwa seseorang merasa kurang meraih kesempurnaan hidup, khususnya yang beragama Islam, jika mereka belum naik haji. Suasana relijiusitas ketika itu menjadi semarak yang hal itu berbeda sekali dengan apa yang terjadi sebelum masa Orde Baru. Menyatunya kaum abangan dan santri sebagaimana digambarkan di muka ternyata menjadi berantakan seiring dengan lengsernya Pak Harto dari kekuasaan, tepatnya pada era yang disebut-sebut sebagai era reformasi seperti sekarang ini. Sejak itu (pasca Orde Baru), masyarakat kembali terfragmentasi dalam berbagai kelompok sosial, termasuk dalam berpolitik. Kelompok abangan terhimpun kembali dalam wadah PDI Perjuangan dan juga organisasi sejenisnya. Kaum sanri selain terwadahi dalam organisasi Muhammadiyah dan NU, juga masing-masing berada dalam organisasi politik sepeti PKB, PAN, PPP, PNU, PBB, PKS dan seterusnya. Sejak muncul reformasi, terjadilah pengelompokan  sosial. Atas dasar kelompok dan jenis keberagamaan, yang hal itu persis seperti yang terjadi sebelum munculnya Golkar tahun 1970-an. Fenomena maraknya nuansa kehidupan keagamaan dan juga semaan al Qur'an, istighatsah, haji dan umroh, memang masih belum berubah. Akan tetapi dalam menentukan afiliasi politik, setidaknya masyarakat sudah menunjukkan pragmentasi seperti itu. Kaum abangan sudah tidak lagi bermesraan dengan kaum santri sebagaimana masa sebelumnya, mengembangkan budaya khas yang bernuansa relijius sebagaimana tatkala masih bersatu dalam wadah Golkar. Kini tiba fase berikutnya, di mana pemilihan calon presiden dan wakil presiden secara langsung menandai babak baru sejarah perpolitikan di Indonesia. Bergandengnya Capres dan Cawapres, Megawati–Hasyim Muzadi setidaknya akan menyatukan kembali kelompok santri dan abangan sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu dengan kata kunci "menyatukan“ kaum abangan dan kaum santri dalam kepemimpinan kedua tokoh tersebut, rasanya sangat mungkin terjadi proses santrinisasi babak kedua. Semoga!           _________             *Penulis adalah Dosen UIN Malang, peneliti pada lembaga Studi dan Pengembangan Umat (Gnosis) di Malang.