Perhelatan besar jam’iyyah NU akan segera digelar pada 22-27 Maret mendatang di Makassar. Muktamar kali ini tentu memiliki tantangan yang lebih besar dibanding muktamar-muktamar sebelumnya, karena dari sini akan menentukan perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini ke depan. Jika start muktamar ini tidak visioner, maka akan membawa nasib NU ke depan semakin suram. Paling tidak ada dua hal penting yang harus ditentukan secara matang dan visioner terkait dengan muktamar nanti. Pertama adalah soal profil ketua umum (rais ‘am) dan yang kedua adalah soal program besar ke depan. Siapa profil pemimpin NU ke depan pasca Hasyim Muzadi? Dan siapa tokoh NU yang mampu menjadi penggerak perubahan besar pasca Gus? Perjalanan NU kemaren hendaknya menjadi pertimbangan sebagai bahan evaluasi dan menuju program ke depan yang lebih baik dan visioner. Sebab yang terjadi selama ini NU terlena dengan khittah-nya. Kecenderungan berpolitik bagi warga nahdhiyyin sudah begitu kental dan membudaya.  Maka sebelum meninggal Gus Dur pernah mengingatkan kepada warga NU, terutama para Kiainya, untuk tidak berebut menduduki jabatan di pemerintahan. Peringatan tersebut disampaikan oleh Gus Dur setelah marak dari kalangan Kiai NU yang berebut mendaftarkan diri sebagai calon Bupati di beberapa daerah, dan ini terjadi hingga saat ini. Peringatan ini memang harus dipahami oleh para elit Kiai di NU. Gus Dur sangat paham dengan psikologi warga Nahdhiyyin, sehingga beliau mampu memimpin NU yang cukup lama dan cukup berhasil. NU besar sebetulnya tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh beliau. Sebagai seorang pemimpin NU, beliau juga sangat paham dengan konsep kultur, kebangsaan dan kenegaraan. Oleh sebab itu, misi yang dikembangkan beliau dalam membawa umat dan bangsa Indonesia ke depan ini adalah misi keumatan dan kebangsaan untuk menuju terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Saya masih ingat, bagaimana dalam beberapa kesempatan Gus Dur selalu menyuarakan pemberdayaan umat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan, dan salah satu bentuk komitmennya itu diwujudkan salah satunya dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di beberapa daerah-daerah, hingga beliau menjadi Presidenpun yang diperjuangkan adalah masalah-masalah kemanusiaan universal ini. Sudah saatnya kini organisasi sosial keagamaan tersebut mengaksentuasikan diri pada persoalan-persoalan peningkatan umat, baik secara konseptual maupun sosial. Memang sekarang warga NU yang dibentuk dari pendidikan modern sudah semakin bertambah. Banyak para santri setelah menamatkan pendidikan di pesantren yang melanjutkan program Doktor baik di Barat maupun Timur Tengah.. Inilah aset yang mesti dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal. Fenomena munculnya generasi baru intelektual NU sekarang sudah terlihat di kelas-kelas menengah kota. Lahirnya para generasi pemikir muda yang bergabung dalam forum-forum kajian di berbagai wailayah kota besar di Jawa telah menandakan di mulainya era kebangkitan baru intelektual muda NU. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian para elit NU sekarang, jika NU hendak menjadi organisasi sosial keagamaan yang besar. Oleh sebab itu dalam konteks sekarang ini langkah yang harus segera diambil oleh para elit NU adalah memprioritaskan program-program yang selama ini masih belum tergarap secara rapi- untuk tidak mengatakan terbengkalai. Program-program lembaga otonom yang dibentuk pada tahun 1985 pasca Muktamar Situbondo sudah saatnya untuk direalisasikan, seperti lembaga sosial mabarot, lajanah kajian dan pengembangan sumber daya manusia (lakpesdam), lajnah ta’lif wan-Nasr (lembaga penulisan dan penerbitan). Lembaga-lembaga tersebut selama ini masih belum nampak aktivitasnya dan belum digarap secara serius, terutam di tingkat daerah. Hal ini bisa dilihat masih menipisnya peran sosial NU di bidang pengabdian pada masyarakat selama ini. Program pengentasan kemiskinan, pengembangan rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lembaga pendidikan tinggi masih kurang mendapat perhatian yang cukup serius. Kalaupun ada, belum di-menej secara profesional. Itulah kekurangan-kekurangan NU yang harus dituntaskan. Hal ini tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan seksligus memiliki sikap intregitas yang tinggi. Untuk mengantisipasi akselerasi perubahan budaya di masa depan. lajnah ta’lif wan- nasr sudah saatnya mendapat prioritas, mengingat peran pers dan informasi sangat dominan sekali dalam dunia modern dan global ini. Lantas, bagaimana seharusnya para elit NU dalam mengantisipasi dan meneruskan perjuangan Gus Dur yang amat mulia ini? Lepas dari perdebatan konseptual soal poliiterpetasi terhadap relasi antara Islam dan politik, seharusnya Kiai tetap mengemban misi amar ma’ruf nahi munkar. tentu dengan caranya sendiri sesuai degan kemampua yang ia miliki. Jika tidak mampu melalui kekuasaan, ya dengan berdakwah atau menulis dan jika keduanya tetap tidak mampu maka melalui gerakan diam, sebaga bentuk protes terhadap kemungkaran, meski yang terakhir ini disebut oleh Nabi selemah-lemahnya Iman(adh’af al-iman). Sebaliknya, Warga NU yang tidak terlibat pada partai politik lebih baik mengkonsentrasika diri sebagai kelompok pengkaji ilmu (tafqquh fiddin), misalnya para kiai di pesantren, dengan tetap mendidik para santrinya menjadi manusia saleh, ber-amar ma’ruf nahi munkar dan mengkonsetrasikan diri pada peningkatan sumber daya manusia, tidak perlu Kiai ikut-ikutan merebut menjadi kepala daerah kalau memang bukan tempatnya. Bukankah Nabi juga pernah menyampaikan, jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang buka ahlinya, maka akan hancur? (Iza wussida’l-amru min ghairi ahlihi fantazir as-sa’ah). Amar ma’ruf nahi munkar sebetulnya tugas yang paling utama seorang Kiai dalam mentransformasikan sosial. Di dalamnya menyangkut persoalan penegakan keadilan, penegakan hak-hak asasi manusia dan demokratisasi, serta perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan dan segala bentuk tirani dan kezaliman. Di sinilah Kiai seharusnya berperan. Jika konsep in dipahami, saya kira tidak ada lagi seorang “Kiai” yang menjadi tangan panjang penguasa yang korup, yang disebut al-Ghazali sebagai ulama su’ (ulama’  buruk). Komitmen Kiai terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan harus tetap di jaga sebagai bentuk dari sikap ketundukan terhadap Tuhan. Dengan demikian berpolitik-- kalau boleh disebut demikian -- adalah menegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai inilah yang harus tegak didalam setiap masyarakat sehingga jauh dari praktik-praktik yang korup. Saya kira Gus Dur benar ketika menegaskan bahwa Islam akan menjadi besar jika mengutamakan politik sebagai moralitas, bukan politik sebagai institusi dan kepentingan pribadi. Di sinilah dibutuhkan pemimpin yang dapat meneruskan perjuangan Gus Dur. Pemilihan ketua umum nanti harus mempertimbangkan visi dan komitmen dari masing-masing kandidat tersebut. Selamat bermuktamar. ___________ Dr. M. Zainuddin, MA. Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang,  pemerhati masalah-masalah sosial-keagamaan.