Sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adalah wajar jika di kalangan kampus atau perguruan tinggi juga terdapat organisasi yang beraneka ragam jenisnya. Sebagaimana cirri khas manusia pada umumnya, mereka menyukai berkumpul dan bahkan membentuk komunitas tertentu atas dasar kesamaannya. Sudah barang tentu, kesamaan yang seharusnya dijadikan dasar dalam berorganisasi warga kampus disesuaikan dengan misi perguruan tinggi, yakni dalam mengembangkan keilmuan dan profesinya.
Oleh karena masing-masing perguruan tinggi mengembangkan berbagai jenis ilmu dan profesi, maka jenis organisasi yang berkembang juga beraneka ragam. Keberadaan berbagai jenis organisasi tersebut kiranya tidak mengapa, asalkan sejalan dengan kultur yang seharusnya dikembangkan oleh perguruan tinggi. Akan tetapi sebaliknya, jika organisasi tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan keilmuan dan apalagi sekedar bersifat idiologis, sebenarnya justru akan mengganggu kultur keilmuan yang seharusnya dibangun.
Organisasi yang bersifat idiologis biasanya bersifat tertutup, irasional, subyektif, berorientasi pada menang dan atau kalah, dan sejenisnya. Pada hal sebaliknya, perguruan tinggi seharusnya mengembangkan nilai-nilai akademik, sehingga seharusnya nilai-nilai keterbukaan, obyektif, rasional, dan kebenaran lebih dikedepankan. Oleh karena itu, organisasi yang tepat di perguruan tinggi bukan yang bersaifat idiologis, tetapi seharusnya adalah yang sesuai dan diperlukan oleh kampus.
Tulisan saya beberapa hari lalu tentang konflik yang berkembang di perguruan tinggi yang agaknya sulit diselesaikan adalah ternyata dipicu oleh adanya beberapa organisasi yang bersifat idiologis dan bahkan kesukuan. Bisa dibayangkan, betapa runyamnya, di dalam kampus ternyata masih muncul organisasi yang mendasarkan pada etnis atau kesukuan. Disebutkan bahwa warga kampus dimaksud sudah sekian lama terbelah atas dasar suku yang ada di perguruan tinggi itu.
Dalam pemilihan rektor, dan tentu pejabat lainnya, masing-masing kelompok berkeinginan menjadikan warganya duduk sebagai pimpinan di kampus itu. Aneh sekali, pilihan pimpinan perguruan tinggi bukan atas dasar kompetensi, kemampuan, dan atau profesionalisme, melainkan atas dasar pertimbangan suku atau etnis. Siapapun dan apapun kualitasnya, asalkan berasal dari sukunya, maka yang bersangkutan akan dipilih. Hal demikian itu menyebabkan pada setiap pemilihan pimpinan kampus selalu terjadi perebutan dan konflik.
Budaya kampus seharusnya dikembalikan pada proporsinya. Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah. Oleh karena itu, semua warga kampus seharusnya menyandang dan berpegang pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ilmiah, yaitu misalnya harus terbuka, obyektif, rasional, dan selalu berpihak pada kebenaran. Lingkungan kampus seharusnya dijauhkan dari nuansa idiologis, yaitu serba tertutup, emosional, subyektif, dan semacamnya. Jika warga perguruan tinggi masih selalu mengedepankan kesamaan suku, aliran, dan sejenisnya, maka mereka sebenarnya tidak tepat menamakan diri sebagai orang kampus, apalagi kampus hebat yang bertaraf internasional.
Berorganisasi apapun sebenarnya boleh, asalkan dengan kegiatan dimaksud diperoleh keuntungan yang bersifat atau bernuansa akademik, sehingga ilmu dan profesionalisme yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Organisasi yang bernuansa keilmuan dimaksud, misalnya di bidang kedokteran, biologi, fisika, teknologi, matematika, sosiologi, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Organisasi semacam itu, anggotanya terbuka berasal dari mana saja. Demikian pula, mereka selalu bersifat obyektif dan rasional. Menjadi warga kampus seharusnya berpandangan luas dan bahkan universal, dan sebaliknya, bukan sebatas kesamaan suku, kelompok, atau aliran yang tidak terkait dengan ilmu dan profesinya Wallahu a'lam
