MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY— Komitmen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam membangun perguruan tinggi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik gratifikasi terus diperkuat. Terpilih sebagai salah satu kampus piloting Program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN), UIN Malang kembali menegaskan kesiapannya menjadi perguruan tinggi percontohan dalam pengendalian gratifikasi. Selasa,13 Oktober 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penguatan dan penyusunan rencana aksi implementasi pengendalian gratifikasi yang digelar secara luring dan daring. Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut Instruksi Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 2062 Tahun 2026 tentang Implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai Bagian dari Program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN).
Pelaksana Harian (Plh) Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Hamid, M.A., menegaskan bahwa membangun integritas tidak cukup hanya dengan memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, nilai kejujuran harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari hal-hal sederhana.
“Kami ingin mahasiswa sejak dini berani untuk jujur, mulai dari hal yang kecil,” tegasnya.
Menurut Abdul Hamid, pembangunan integritas di UIN Malang dilakukan melalui tiga hal utama. Pertama, membentuk pribadi yang memiliki keberanian untuk bersikap jujur. Kedua, membangun sistem yang bersih sehingga integritas tidak hanya bergantung pada individu. Ketiga, menjadikan integritas sebagai budaya yang hidup di lingkungan kampus.
“Kami ingin membangun sistem yang bersih, bukan hanya orang yang bersih. Sistem harus kita bangun,” ujarnya.
Ia menambahkan, program penguatan integritas tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Setiap kegiatan harus menghasilkan langkah nyata yang dapat diterapkan dan dikawal secara berkelanjutan.
Karena itu, Abdul Hamid meminta Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Malang untuk mengawal hasil kegiatan tersebut agar menghasilkan rencana aksi yang jelas untuk tahun 2026 dan 2027.
“Jangan sampai ini hanya menjadi program. Biasanya kalau hanya program, ketika kegiatan selesai, selesai pula programnya. Kami ingin ini menjadi budaya,” tegasnya.
Rencana aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk tindak lanjut atas surat KPK dan Instruksi Rektor mengenai pengendalian gratifikasi. Implementasinya diharapkan mampu memperkuat tata kelola UIN Malang sekaligus membangun lingkungan akademik yang menjunjung tinggi integritas.
Sementara itu, Ketua SPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Ridwan, S.Ag., M.Pd.I., menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB dan menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti Instruksi Rektor Nomor 2062 Tahun 2026.
Salah satu target utama kegiatan tersebut adalah memastikan pihak-pihak terkait menyusun dan menyampaikan rencana aksi implementasi Instruksi Rektor melalui format yang telah disediakan.
“Rencana aksi ini menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi pengendalian gratifikasi tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar dilaksanakan di lingkungan UIN Malang,” jelas Ridwan.
Melalui kegiatan ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa status sebagai kampus piloting PPG PIEPTN bukan sekadar predikat. Lebih dari itu, kesempatan tersebut menjadi momentum untuk membangun sistem tata kelola yang transparan, memperkuat pengawasan, serta menanamkan budaya integritas kepada seluruh sivitas akademika.
UIN Malang pun menargetkan komitmen tersebut terus dikawal hingga terwujud sebagai budaya kelembagaan. Dengan demikian, kampus tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga generasi yang memiliki karakter jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. "Bersih sistemnya, kuat integritasnya, tumbuh budayanya," tutupnya.