MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY-Hari Pendidikan Nasional tak lagi cukup dimaknai sebagai perayaan seremonial. Di tengah semangat peringatan 2 Mei 2026, Plt. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Zainal Habib, justru mengajak publik menatap pendidikan dengan cara yang lebih jujur, sebagai ruang refleksi yang berani mengakui capaian sekaligus kekurangan.
"Pendidikan bukan sekadar soal angka partisipasi atau pembangunan fisik sekolah. Ia adalah soal keadilan, kualitas, dan masa depan bangsa," tegasnya. Baginya, selama ketimpangan masih ada, pekerjaan rumah pendidikan belum benar-benar selesai.
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memang menunjukkan kemajuan. Akses pendidikan dasar hampir merata, dan peluang melanjutkan ke perguruan tinggi semakin terbuka. Namun, di balik angka-angka itu, realitasnya belum sepenuhnya setara. Anak-anak di kota besar belajar dengan fasilitas modern, sementara di pelosok masih bergulat dengan keterbatasan ruang, guru, hingga akses internet.
"Ini bukan sekadar perbedaan, tapi ketimpangan struktural," ujar Zainal. Ia menekankan bahwa hak atas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh lokasi geografis atau kondisi ekonomi.
Sorotan lain mengarah pada posisi guru, figur yang setiap tahun dipuji sebagai pahlawan, namun belum sepenuhnya dimuliakan. Dengan jutaan tenaga pendidik di Indonesia, persoalan kesejahteraan, status kerja, hingga beban administratif masih menjadi bayang-bayang yang belum terselesaikan. "Kita menuntunt mereka mencerdaskan bangsa, tapi belum menjamin kehidupan yang layak," kritiknya.
Di sisi lain, perubahan kurikulum yang terlalu cepat dinilai kerap menguras energi sekolah untuk beradaptasi secara administratif, alih-alih fokus pada kualitas pembelajaran. Menurutnya, esensi pendidikan seharusnya tetap berpijak pada pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi masa depan.
Transformasi digitas yang berkembang pesat pascapandemi juga membawa dua wajah sekaligus. Di satu sisi membuka peluang pembelajaran yang lebih fleksibel, namun di sisi lain berpotensi memperlebar kesenjangan baru. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan internet yang memadai, sementara literasi digital masih menjadi tantangan serius.
Tak hanya itu, jurang antara dunia pendidikan dan dunia kerja pun masih terasa. Banyak lulusan belum memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Zainal menilai kolaborasi antara kampus, dunia usaha, dan program berbasis praktik perlu diperkuat agar pendidikan benar-benar mampu memberdayakan generasi muda.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, pendidikan karakter justru dinilai semakin terpinggirkan. Fenomena perundungan, kekerasan, hingga intoleransi menjadi alarm bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang pembentukan nilai. "Bangsa ini tidak hanya butuh anak pintar, tapi juga berakhlak," tegasnya,
Lebih jauh, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat—untuk menjadikan Hardiknas sebagai titik balik. Evaluasi, menurutnya, bukan tanda pesimisme, melainkan bentuk optimisme untuk melangkah lebih baik.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari ranking semata, melainkan dari kualitas manusia yang dihasilkan. Sebab dari ruang-ruang kelas hari ini, masa depan Indonesia sedang ditentukan.
Hardiknas 2026 pun menjadi pengingat: pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan janji yang harus terus ditepati.