GEMA-Hingga saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan tertib adminstrasi, khusunya dalam hal mengamankan aset milik negara baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak (17/9).

Tugas menjaga aset negara tersebut sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga kampus UIN Malang. Menurut mantan Pgs. Kabiro AUPK Slamet mengaskan bahwa masih banyak barang milik negara yang belum diadministrasikan, sehingga hal itu perlu secepatnya ditangani secara serius agar aset negara tersebut bisa terselamatkan. Misalnya saja tanah kampus II yang terletak di Desa Telekung, Junrejo, Batu tersebut. Luasnya tanah kampus II yang mencapai 100 hektar tersebut jika tidak secepatnya diberi pagar sebagai tanda batas tanah milik negara akan sangat berbahaya sekali. “Hal ini harus dilakukan agar batas-batas tanah UIN yang ada di Junrejo tersebut aman dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari,” ungkapnya.

Selain itu, menyelesaikan status aset yang masih bermasalah atau yang belum masuk sistem akuntasi barang milik negara (BMN) harus segera ditangani. Pasalnya, hal itu akan menjadi temuan di mata Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) negara. “Penyelesaian ini harus dilakukan bersama-sama dengan cara menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab serta rasa memiliki terhadap semua aset di kampus ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kebiro AUPK yang baru dilantik (12/9) Dra. Hj. Cholidah berkomitemen akan secepatnya mengambil langkah awal untuk membenahi sistem di Kabiro AUPK. Mulai dari sistem laporan keuangan yang mengharuskan menggunakan sistem Accrualbase Accounting hingga mengadministraikan beberapa aset milik negara yang belum jelas setatusnya dan juga meningkatkan prestasi BLU yang kini telah dicapai oleh UIN Maliki. “Semua temuan sudah saya terima dari Pak Slamet, dan itu akan menjadi acuan untuk Saya,” ungkapnya.