MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY – Menteri Agama, Prof. K.H. Nasaruddin Umar, tegaskan komitmennya terhadap integritas dan antikorupsi melalui lima langkah nyata sepanjang masa jabatannya. Langkah terobosan tersebut meliputi pelaporan gratifikasi ke KPK, keterlibatan KPK dalam penyelenggaraan ibadah haji, penolakan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, penguatan integritas berbasis spiritual, serta penegasan bahwa KPK adalah mitra moral.
Pada November 2024, Menag melaporkan hadiah berupa bukhur dan wewangian khas Timur Tengah ke KPK sebagai bentuk transparansi. Dalam penyelenggaraan haji 2025, KPK juga dilibatkan untuk mengawasi antrean jamaah hingga pengadaan fasilitas, sehingga proses lebih akuntabel. Menjelang Lebaran, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta tersebut menolak menggunakan mobil dan rumah dinas untuk kepentingan pribadi, sebuah langkah sederhana yang menegaskan batas tegas antara urusan negara dan kepentingan individu.
Selain tindakan tersebut, Prof. Nasaruddin menekankan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, melainkan juga ancaman spiritual yang menghilangkan keberkahan hidup. Beliau mengingatkan bahwa kesederhanaan yang halal lebih baik daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar. Dalam pandangannya, KPK harus dipahami sebagai mitra pengingat moral bagi pejabat publik agar tetap berada di jalur kebenaran.
“KPK mencegah orang dari perbuatan korupsi yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Jangan anggap KPK sebagai sesuatu yang menakutkan, justru anggaplah sebagai vitamin kehidupan yang mendorong kita untuk hidup lebih baik dan bermakna,” pungkasnya, Rabu (12/3/2025) dikutip dari laman resmi Kementerian Agama RI.
Komitmen Menag ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena juga memperkuat komitmen tersebut melalui kebijakan sistemik seperti digitalisasi birokrasi, peningkatan integritas SDM, dan efisiensi pelayanan publik. Berbagai prestasi pun tercapai, antara lain peringkat teratas capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari KPK serta meningkatnya skor Survei Penilaian Integritas (SPI).
Langkah-langkah ini menunjukkan arah baru tata kelola Kementerian Agama untuk menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan spiritualitas sebagai fondasi pelayanan publik. Dengan transformasi berbasis nilai tersebut, Kemenag diharapkan tampil bukan hanya sebagai institusi pelayanan, tetapi juga ikon integritas dan keberkahan di tengah masyarakat. (af)
Reporter: Muh. Noaf Afgani
