Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, gambaran seperti disebutkan di atas itu kini bergeser. Malah tidak sedikit yang mencemooh kita sebagai bangsa yang suka menghujat satu dengan yang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, saling fitnah dan pendendam. Penilaian yang terakhir itu tidak salah, sebab kenyataannya sejak bergulirnya era reformasi menyusul kejatuhan Orde Baru 1998, hujatan, cemoohan, fitnah, saling balas dendam seakan melekat pada bangsa ini, terutama di kalangan elite politiknya. Saya mencoba menangkis tuduhan itu dengan memberikan beberapa argumentasi. Tetapi kawan dari manca negara itu menguatkan pandangannya dengan memberikan bukti-bukti empirik. Lihat saja, misalnya, bagaimana Jokowi saat ini digebuki dari berbagai sisi, lebih-lebih terkait kasus perseteruan KPK-Polri yang hingga tulisan ini dibuat belum ada tanda-tanda akan selesai. Jokowi dibuat serba salah. Mau melakukan ini salah, melakukan itu salah, dan apalagi tidak melakukan apa-apa pasti salah besar. Serba sulit memang. Singkat kata, kawan asing saya itu saja ikut risau dengan keadaan bangsa kita belakangan ini.
Jokowi tentu tidak tinggal diam. Dengan bahasa yang sama-samar Jokowi mengatakan pada saat yang tepat dia akan mengambil pilihan solusi. Tetapi masalahnya saat yang tepat itu kapan. Masyarakat seolah tidak sabar menunggu penyelesaian konflik KPK-Polri. Itu bisa dimengerti. Sebab, resonansi konflik tersebut begitu hebat, karena berbagai kepentingan telah mencoba masuk di dalamnya. Dikhawatirkan semakin lama kasus ini tidak segera diselesaikan, semakin lebar pula dimensi konflik yang terlibat. Dan, ini akan sangat mengganggu perjalanan pemerintahan Jokowi dengan segudang janji politiknya. Sebagaimana diakui oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada Sidang Kabinet Paripurna Rabu, 4/2/2015 lalu meskipun perekonomian Indonesia terus membaik sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014, konflik KPK-Polri saat ini berpengaruh pada pembangunan ekonomi (Kompas, 7/2/2015: 15).
Karena dimensi konfliknya sedemikian luas, apapun kebijakan yang akan diambil tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Dan, pasti pihak yang kecewa akan terus menghujat Jokowi dengan berbagai argumentasinya. Tetapi di sini kenegarawanan Jokowi diuji. Dengan kata lain, konflik KPK-Polri merupakan ujian pertama kenegarawanan Jokowi sejak menjabat presiden 20 Oktober 2014 yang lalu. Saya yakin ujian-ujian yang lain akan menunggunya.
Apa yang dimaksud sebagai sikap kenegarawanan Jokowi? Dalam konteks konflik KPK-Polri, sikap kenegarawanan adalah sebuah tindakan politik atau keputusan politik yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya, termasuk kepentingan golongan dan partainya. Kita menyadari Jokowi sebagai orang Jawa saat ini merasa ewuh pakewuh (sikap tidak enak) terhadap partai PDI-P, termasuk dengan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Mengapa? Semua tahu konflik KPK-Polri dimulai dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Penetapan BG sebagai tersangka dilakukan tidak lama setelah diusulkan oleh Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri. Publik juga mafhum pilihan Jokowi atas BG tidak lepas dari pengaruh Megawati. BG merupakan orang kepercayaan Megawati, bahkan menjadi ajudannya ketika Megawati menjabat presiden. Karena itu, BG adalah sosok polisi yang digadang-gadang PDI-P untuk mengisi pos sebagai Kapolri. Wajar jika PDI-P kecewa berat ketika BG menjadi tersangka dan tidak bisa dilantik menjadi Kapolri.
Saya tidak bermaksud membela Jokowi, tetapi menyalahkan Jokowi berlebihan dalam kasus konflik KPK-Polri juga tidak adil. Tetapi saat ini seperti musim saling hujat antar-elit politik. Semua lembaga penegak hukum dihujat. Kepolisian dihujat sebagai lembaga paling korup, Kejaksaan dianggap lamban dalam mengurusi persoalan korupsi, KPK yang lahir untuk membantu Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dinilai over acting dan menjadi lembaga yang terlalu kuat (super body), yang menurut beberapa anggota DPR tidak boleh ada lembaga yang begitu kuat atu super body di negara demokrasi, sehingga kekuasaan KPK harus dibatasi, malah jika mungkin dihapus saja. Kejaksaan Agung menetapkan hukuman mati pada gembong narkoba dan Menteri Susi menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan juga tidak luput dari cercaan. Wantimpres yang baru saja dibentuk Jokowi juga tidak luput dari hujatan, karena diisi oleh orang-orang partai pendukung Jokowi.
Hujatan tidak hanya terbatas pada lembaga penegak hukum. Kabinet Jokowi yang baru berumur 3 bulan juga tidak luput dari hujatan, karena dianggap kurang berkinerja maksimal. Sebagian besar menteri jalan di tempat. Hanya ada 2 kementerian yang dianggap bekerja maksimal. DPR pun juga dianggap lebih fokus pada urusan politik daripada perjuangan pembangunan untuk kepentingan rakyat. Lebih dari itu, DPR dituduh selalu mencari-cari kesalahan presiden. Siapapun yang dicari-cari kesalahannya pasti ketemu, sebab manusia memang tempatnya salah.
Sebagai bagian dari rakyat jelata yang awam tentang persoalan politik dan ketatanegaraan, seperti kawan asing itu, saya juga risau dengan keadaan ini. Jika terus saja saling menghujat, dan menyalahkan satu dengan yang lain, kapan bangsa ini bisa mempersiapkan program-program pembangunan dan tantangan-tantangan yang ada di depan mata, seperti akan segera dimulainya tata kehidupan baru bangsa-bangsa Asean melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Setahu saya beberapa negara sesama anggota Asean, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina sudah sangat siap memasuki pasar bebas MEA yang akan dimulai akhir tahun ini. Rasanya, kita benar-benar hanya akan menjadi pasar tempatnya berbagai produk negara-negara Asean diperdagangkan.
Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita himbau para penguasa dan elite negeri ini untuk menghentikan hiruk pikuk politik dan bisa segera fokus menyukseskan semua agenda pembangunan demi kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Sebab, kita sudah lelah menyaksikan berbagai konflik dan huru hara politik. Tetapi, kita memang hanya bisa menghimbau atau melakukan seruan moral. Semuanya berpulang kepada para penguasa dan elite itu sendiri apakah mereka mendengar dan peduli pada himbauan kita, atau tetap saja mereka menontonkan praktik kekuasaan sesuai syahwat politik mereka dengan saling menghujat dan mencari-cari kesalahan pihak lain.
Jika dengan himbauan moral tidak mempan, sebagai orang beragama kita masih punya satu pintu lagi untuk mencari ikhtiar solusi, yaitu memohon doa kepada Tuhan. Kita berdoa agar para elite kita tidak terus-terus berkonflik dan segera sadar bahwa mereka memperoleh mandat untuk menyejahterakan rakyat. Saya masih optimis berbagai persoalan akan dapat diselesaikan dengan baik jika semua pihak bisa saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lain, dengan tidak saling menghujat. !
____________
Malang, 9 Februari 2015
