(Tulisan ke 1)
Tidak salah jika disebut figur publik atau tokoh nasional yang paling menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini dan mengisi halaman media hampir di semua, baik lokal maupun nasional setiap hari melebihi Ahok atau Basuki Tjahaja Kusuma, Gubernur DKI Jakarta. Ahok memang fenomenal. Sejak menjabat Wakil Gubernur mendampingi Jokowi yang kemudian menjadi presiden, perilaku Ahok sering mengundang kontroversi, mulai dari kebijakan lelang jabatan pejabat pemprov DKI, menaikan gaji pegawai sangat tinggi, bicara blakblakan dan tanpa tedeng aling-aling, memberhentikan pejabat yang kinerjanya dianggap buruk, memarahi pejabat di depan umum, keluar dari partai pengusungnya, yakni partai Gerindra, karena mewacanakan pemilihan gubernur tidak langsung, menolak usulan APBD tahun 2015 oleh DPR karena diduga ada dana siluman di dalamnya hingga trilyunan rupiah, hingga melaporkan anggota DPRD DKI ke kepolisian dan ke KPK. Bahkan menurutnya, dana siluman seperti itu sudah terjadi di APBD-APBD sebelumnya.
Menariknya, tindakan Ahok menolak APBD 2015 usulan DPRD DKI dan melaporkannya ke KPK memperoleh dukungan rakyat. Berdasarkan laporan majalah Tempo, 16-22 Maret 2015, sebanyak 97,2 persen suara masyarakat ibukota menyetujui langkah Ahok tersebut. Ahok pun merasa di atas angin. Tetapi di sisi lain tak terlelakkan tindakan Ahok berbuntut perseteruan horisontal secara terbuka dengan DPRD DKI. Pelbagai tindakan Ahok membuat anggota DPRD DKI kebakaran jenggot. Karena itu, saat ini DPRD DKI sedang menyusun strategi untuk memakzulkan Ahok dengan melakukan interpelasi. Karena itu, jika perseteruannya dengan DPRD tidak segera diakhiri, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan serius di pemerintahan Pemprov. DKI Jakarta. Tulisan ini tidak membahas semua perilaku dan model kepemimpinan Ahok sebagaimana disebut di atas, tetapi hendak membahas satu aspek perilaku Ahok dari sisi komunikasi politiknya.
Selain tindakan-tindakannya kontroversial, tindakan Ahok dari sisi berbahasa (baca: komunikasi) juga menarik untuk dikaji. Dalam perspektif sosiolinguistik, model komunikasi politik Ahok tergolong aneh dan keluar dari pakem komunikasi politik seorang figur publik. Dalam berkomunikasi, Ahok dianggap tidak lagi mewakili model komunikasi adat Timur, yang mengedepankan kesantunan, toleransi, tepo seliro, unggah-ungguh, dan menghindarkan diri dari kata-kata kasar. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kata-kata kasar, bahkan vulgar, meluncur dengan deras dari Ahok seperti maling, bajingan, bego, brengsek, perampok, dan bandit. Bahkan terakhir kata “tai” juga keluar dari mulutnya.
Model komunikasi seperti itu mengingatkan kita pada model komunikasi politik para elite politik di awal-awal era reformasi sekitar tahun 1998. Saat itu masyarakat benar-benar bereuforia setelah hampir 32 tahun hidup dalam kungkungan kepemimpinan otoriter lewat rezim Orde Baru. Kebebasan di semua hal melanda bangsa ini, termasuk kebebasan berkomunikasi. Untung negeri ini masih utuh, kecuali Timor Timur saja yang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Saya bahkan sempat menulis di harian Jawa Pos tentang bahasa politik para elite di era Gus Dur, dan memperoleh banyak tanggapan dari para pembaca.
Kini setelah 15 tahun pasca-Orde Baru, fenomena kekerasan berbahasa muncul lagi melalui Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Kusuma atau yang lebih populer dipanggil Ahok. Semua kata kasar yang diucapkan itu dialamatkan ke anggota DPR. Sepertinya Ahok tidak mempedulikan perasaan lawan bicaranya ketika mengucapkan kata-kata kasar itu. Publik pun gusar melihat model komunikasi politik gaya Ahok. Banyak yang menyayangkan, walau tidak sedikit pula yang mendukung. Tulisan pendek ini akan membahas gaya komunikasi Ahok sebagai fenomena sarkasme berbahasa dalam perspektif sosiolinguistik.
Sebagaimana diketahui, sosiolinguistik adalah sebuah disiplin ilmu yang merupakan gabungan antara disiplin sosiologi dengan lingusitik. Sebagai disiplin yang relatif baru dalam khazanah kebahasaan, sosiolinguistik mengkaji bahasa dari aspek sosialnya dengan menggunakan prinsip siapa bicara apa, bagaimana, dalam dalam situasi apa serta untuk apa seseorang berbahasa tertentu. Penggagas sosilinguistik beranggapan bahwa bahasa hanya bisa dipahami secara utuh jika masyarakat penggunanya juga dipahami. Bahasa bukan entitas tunggal yang lepas dari masyarakat. Sebab, menurutnya, apa yang terucap dan yang tertulis di masyarakat merupakan ekspresi dunia batin anggota masyarakat penggunanya. Karena itu, secara lebih spesifik sosiolinguistik mengkaji bahasa sebagaimana yang digunakan di masyarakat, bukan bahasa di dalam buku teks.
Belakangan sosiolinguistik menjadi kajian menarik tidak saja di kalangan ahli, pemerhati dan peminat bahasa, tetapi juga para ahli komunikasi, politik, antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Karena itu, memahami gaya atau model komunikasi Ahok dengan perspektif sosiolinguistik sangat tepat. Uraian ditulis dengan gaya “mungkin” dengan fokus pembahasan pada pertanyaan mengapa Ahok berkomunikasi seperti itu.
Kemungkinan pertama adalah Ahok tidak tahu bahwa bahasa memiliki kekuatan simbolik yang sangat dahsyat. Rasanya, bagi Ahok yang penting menyampaikan pesan dan pesannya bisa dimengerti lawan bicaranya. Pun Ahok tidak ambil pusing apa kata-katanya menyejukkan atau menyakitkan. Lepas dari salah atau benar anggota DRD DKI yang menjudi seterunya saat ini rasa sakit para anggota DPRD DKI akibat kata-kata keras dan kasar itu tidak akan pernah hilang seumur hidup.
Di tengah-tengah kesibukan memimpin DKI, Ahok barang kali perlu sesekali membuka buku-buku bahasa, khususnya tentang bagaimana berkomunikasi efektif. Ahok mungkin tidak tahu teori yang mengatakan bahwa sekali kata keluar dari mulut kita dan terbang ke arena publik dia tidak akan pernah bisa ditarik kembali walau oleh tujuh kuda sekalipun. Itu artinya, menarik ucapan yang sudah terlanjur di ruang publik memang bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi perlu diingat, makna kata yang sudah terlanjur terucap tidak akan pernah bisa dihapus. Oleh karena itu, kendati Ahok telah merevisi bahwa kata “siluman” terkait APBD DKI bukan kata dia, tetapi publik sudah terlanjur percaya bahwa kata “siluman” itu darinya.
Kemungkinan kedua adalah Ahok lupa akan fungsi bahasa. Bahasa tidak saja dipakai untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membangun harmoni sosial. Artinya, lewat bahasa harus tercipta suatu kondisi harmonis yang menjadikan masyarakat penggunanya hidup tentram dan damai, dan bukan sebaliknya. Bahasa itu indah, karena itu diucapkan dengan cara yang bijak. Karena itu, betapa indahnya jika maksud yang baik dan mulia bisa disampaikan dengan cara yang baik, santun, bersahabat, dan saling menghargai.
Kemungkinan berikutnya adalah jangan-jangan Ahok lupa dirinya siapa. Salah satu prinsip dasar sosiolinguistik terkait makna adalah makna kata bukan pada kata itu sendiri, tetapi pada siapa yang menggunakannya atau mengucapkannya. Ahok saat ini bukan sembarang siapa. Dia adalah seorang gubernur ibukota negara yang terpilih secara demokratis lewat pilihan langsung. Karena memiliki otoritas yang demikian besar sebagai gubernur, maka ucapannya menjadi keputusannya. Apa yang diucapkan menjadi keputusan politik.
Semua tindakannya, termasuk tindakan berkomunikasi, menjadi wacana publik dan akan ditiru masyarakat. Saya khawatir model komunikasi gaya Ahok yang suka menggunakan kata-kata keras dan kasar akan ditiru oleh masyarakat, terutama para pecintanya. Publik mungkin masih ingat gaya bertutur Pak Harto yang suka mengucapkan akhiran “ken” untuk kata-kata yang berakhir dengan “kan”, seperti “menekankan” menjadi “menekanken”, “perintahkan” menjadi “perintahken”, “silakan” menjadi “silaken”, dan seterusnya. Pak Harto juga suka mengucapkan kata “semakin” menjadi “semangkin”. Gaya berbahasa Pak Harto seperti itu ditiru oleh masyarakat pecintanya hingga lapisan bawah.
Begitu juga di era Gus Dur. Gaya komunikasi khas Gus Dur “begitu saja kok repot” menjadi sangat populer di eranya, tak terkecuali di masyarakat perguruan tinggi. Saya ingat pernah marah karena ketika meminta mahasiswa mengumpulkan tugas perkuliahan dan ternyata tidak selesai sesuai kesepakatan, dengan entheng mahasiswa mengucapkan ‘’begitu saja kok repot pak”. Masyarakat menjadi bingung dengan gaya khas Gus Dur itu, karena hal-hal serius pun ditanggapi dengan santai. Seperti para pecinta Pak Harto, para pecinta Gus Dur juga suka meniru gaya komunikasi Gus Dur. Karena itu, saya sangat khawatir jika komunikasi model Ahok dengan kata-kata kasarnya sebagaimana sering diucapkan selama ini menjadi kebiasaan masyarakat pecintanya. Dalam perspektif sosiolinguistik, model berbahasa seseorang cenderung meniru model berbahasa siapa yang diidolakan.
Apa kira-kira Ahok juga lupa bahwa jatuh bangunnya penguasa sering karena kesalahan berbahasa atau istilah menterengnya slip of the tongue. Beberapa waktu lalu Menkopolhukam Tedjo Edhy Pudijanto keseleo lidah ketika mengatakan gerakan gerakan sipil yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai dukungan rakyat yang tidak jelas. Pernyataan tersebut dianggap melecehkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mengungkung kebebasan berpendapat. Tak pelak Tedjo pun diminta mundur dari jabatannya.
Beberapa waktu lalu Bupati Kampar Jefry Noer terpaksa meninggalkan singgasana kekuasaannya sebagai bupati karena gerakan rakyat yang tidak terima dengan ucapannya. Kisahnya berawal dari keinginan para guru untuk bertemu Bupati dengan berbondong-bondong mendatangi kantor bupati. Alih-alih menemui mereka, Bupati Jefry Noer malah mengucapkan kalimat “anda kan rakyat, saya bupati, tidak levelnya rakyat ketemu bupati”. Kalimat itu dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaaan dan melecehkan para guru, yang nota bene adalah rakyatnya sendiri. Seluruh guru di wilayah Kabupaten Kampar kompak mendesak bupati itu untuk turun. Melalui aksi Gerakan Rakyat Kampar yang terus menerus, Bupati itu turun dari jabatannya. Itulah salah satu akibat kecerobohan berbahasa yang berakibat sangat fatal. (bersambung)
