Sejak mencalonkan diri mendampingi Joko Widodo sebagai wakil gubernur DKI dan setelah KPU secara resmi menyatakan kemenangannya atas calon incumbent (petahana) Fauzi Bowo, kehadiran Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di panggung politik nasional sangat fenomenal. Gaya kepemimpinannya yang keras, bernyali besar, dan ucapan-ucapannya yang kasar, blak-blakan, dan kurang metaforik sehingga banyak pihak merasa terganggu menjadi ciri khasnya. Di awal-awal kepemimpinannya, publik sempat terhentak dengan model komunikasi Ahok.
Tetapi saya juga sempat berpikir jangan-jangan bahasa seperti yang digunakan Ahok yang menyampaikan realitas apa adanya tanpa ditutup-tutupi itu justru yang baik. Bukankah seorang filosof bahasa kenamaan Ludwig Wittgenstein pernah menyatakan bahwa bahasa yang baik ialah yang mampu menerjemahkan fakta apa adanya, dan bukan yang sekadar halus dan memanipulasi fakta, misalnya lewat eufemisme, atau yang membesar-besarkan realitas sehingga terjadi apa yang disebut hyper-reality?. (Khusus, gaya bahasa Ahok patut dicermati oleh para pengkaji atau peminat studi bahasa, khususnya sosiolinguistik).
Kendati bukan pembenci Ahok, saya termasuk yang pernah merasa terganggu dengan gaya bahasanya sebagai pemimpin publik, sehingga saya pernah membuat tulisan berseri di blog saya “Andai Ahok Belajar Sosiolinguistik”. Saya tidak mengira sama sekali bahwa tulisan tersebut akan memperoleh banyak respons, baik dari yang pro maupun yang kontra terhadap Ahok. Niat semula hanya untuk memberikan contoh kepada mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah Sosiolinguistik tentang bagaimana menganalisis fenomena bahasa, khususnya yang digunakan oleh elite politik atau penguasa.
Gaya kepemimpinan Ahok yang straight forward dalam menyampaikan persoalan dan tidak lagi ada praktik eufemisme dalam berbahasa telah membongkar dan mendobrak tradisi para pemimpin sebelumnya yang cenderung ingin populis, menutup-nutupi persoalan dan tidak berani berisiko. Tujuannya jelas ingin tetap dicintai rakyat. Ahok tampil beda dengan menyuguhkan gaya atau model kepemimpinan baru di tengah kehidupan demokrasi yang sedang tumbuh, kehadiran anggota masyarakat terdidik yang semakin banyak, yang merindukan transparansi dalam semua aspek kehidupan. Sejauh pengamatan, Ahok tampil apa adanya, tidak suka menutup-nutupi persoalan, dan seolah bekerja tanpa beban. Keinginannya hanya satu yakni bagaimana membuat DKI maju dan rakyatnya sejahtera.
Tampaknya DKI memang perlu sosok pemimpin seperti Ahok. DKI bukan Surakarta atau Solo yang masyarakatnya halus dan santun sehingga diperlukan sosok pemimpin yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sebagai pusat kekuasaan negara, DKI sangat heterogen, baik dari sisi suku, ras, agama, strata sosial, profesi, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan keragamannya itu pula, DKI Jakarta tentu menyimpan segudang persoalan yang memerlukan pemimpin pemberani dan tegas.
Ada beberapa capaian yang bisa dicatat selama kepemimpinannya kurang dari tiga tahun. Misalnya, untuk memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi yang diinginkan, Ahok memberlakukan lelang jabatan secara terbuka untuk seluruh pejabat DKI. Ini merupakan kebijakan sangat berani karena menghapus model promosi jabatan yang menggunakan masa kerja dan pangkat sebagai pertimbangan (bukan kompetensi) yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ahok bukan tidak tahu risiko yang akan menimpanya dengan memberlakukan kebijakan lelang jabatan tersebut. Karena itu, kendati terjadi polemik kebijakan tetap jalan.
Ahok juga memberikan kesempatan kepada warga DKI untuk menyampaikan secara langsung lewat SMS tentang perilaku pejabat yang dianggap merugikan mereka. Tentu saja kebijakan ini membuat para pejabat atau birokrat merasa tidak nyaman. Sebab, risiko mutasi atau hilang jabatan bisa terjadi sewaktu-waktu jika pelaporan benar-benar dilakukan oleh warga.
Ada juga kebijakan e-budgeting terkait dengan penyusunan APBD DKI. Lewat kebijakan tersebut, banyak pihak, terutama rekanan yang sudah bertahun-tahun menikmati hubungan mesra dengan pejabat menjadi kebingungan. Sebab, dengan e-budgeting semua orang bisa melihat penggunaan anggaran untuk kegiatan apa dan berapa jumlahnya. Lewat e-budgeting itu pula beberapa waktu lalu publik seolah memperoleh tontonan gratis terjadi adegan terbongkar adanya anggaran siluman atau fiktif oleh oknum anggota legislatif, yaitu tidak pernah dibahas tetapi tiba-tiba muncul dalam rancangan APBD.
Tak pelak ketegangan terjadi antara Ahok selaku gubernur dengan oknum tersebut. Masyarakat awam yang melihat adegan permusuhan Ahok dengan anggota DPRD DKI bisa tertawa. Batin mereka mengatakan Ahok benar. Sebab, bukan rahasia lagi menyebut bahwa menurut beberapa survei lembaga legislatif merupakan salah satu lembaga paling korup di negeri ini.
Ahok juga berhasil membersihkan kawasan Kalijodo untuk difungsikan sesuai peruntukan. Protes ketidakpuasan sebagian warga yang tinggal di daerah tersebut tak bisa dihindari. Tetapi Ahok memberikan solusi. Hari-hari ini Ahok juga sibuk mengurusi polemik berkepanjangan terkait reklamasi Teluk Jakarta. Sampai-sampai Wapres Presiden Jusuf Kalla ikut bersuara meminta Pemprov DKI menghentikan proyek reklamasi yang menghebohkan itu. Rupanya banyak pihak berkepentingan. Ada yang merasa dirugikan, dan sebaliknya ada pihak yang mengambil keuntungan darinya.
Ahok memang sosok pemimpin penuh kontroversi. Tak bisa dipungkiri memiliki banyak lawan politik. Sejak awal, berbagai cara untuk menghadang laju Ahok menjadi wakil gubernur mendampingi Jokowi sudah muncul, apalagi menjadi gubernur menggantikan Jokowi, karena Jokowi menjadi presiden. Ahok yang kebetulan beragama Kristen, Keturunan Tionghoa, dan berasal dari daerah menjadi bulan-bulanan kampanye hitam (black campaign). Tetapi masyarakat ibukota sudah sangat terpelajar. Kampanye hitam tidak mampu menghentikan laju Ahok untuk menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Mereka memerlukan pemimpin pemberani yang mau turun ke masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan ibukota, terutama kemacetan dan banjir.
Kini Ahok bersiap-siap maju lagi sebagai Gubernur periode kedua. Sangat mudah dipahami bahwa berbagai gempuran kepada Ahok akhir-akhir ini tidak lepas dari upaya menghentikan lajunya untuk mencalonkan diri menjadi gubernur DKI periode kedua. Sebagai pusat kekuasaan, DKI Jakarta memang barometer kehidupan Indonesia. Ibarat gadis cantik, DKI memang mengundang perhatian banyak pihak untuk bermain di dalamnya. Dengan terang-terangan sudah banyak pihak menyatakan diri secara terbuka untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI.
Tentu itu sah-sah saja. Semua akan berpulang kepada rakyat DKI sendiri yang akan memilihnya. Politik memang sering menghebohkan. Tetapi masyarakat tidak boleh terpancing dengan manuver para elite politik bagaimana mereka memainkan kekuasaan. Bisa saja musuh bebuyutan Ahok saat ini kelak akan menjadi teman sejati ketika kepentingan mereka terpenuhi. Sebaliknya, teman setia Ahok bisa menjadi pecundang hebat jika syahwat politiknya terganjal oleh Ahok. Sebab, politik adalah kepentingan. Tentu kita masih ingat adagium politik bahwa tidak ada lawan dan kawan sejati dalam politik, yang ada adalah kepentingan abadi. Sebagai rakyat biasa, kita ikuti saja apa yang terjadi di DKI Jakarta, khususnya sepak terjang Ahok dalam memimpin ibukota. Akan berhasilkah Ahok? Sejarah yang akan membuktikan!
__________
Malang, 18 April 2016
