HUMAS UIN MALANG – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar kolaborasi pengadaan barang dan jasa melalui konsolidasi pengadaan, dengan tujuan meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) kementerian dan lembaga di wilayah Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dan instansi terkait, dengan antusiasme tinggi untuk menyusun strategi pengadaan yang lebih efektif dan efisien. Rabu, 25 September 2024.
Salah satu tokoh penting yang hadir dalam acara ini adalah perwakilan dari Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Direktur LKPP serta para pengelola satker BLU di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk mendukung produk lokal serta mendorong pertumbuhan sektor UMK di Jawa Timur.
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berhalangan hadir karena dinas luar kota, diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd. Kehadiran Ahmad Hidayatullah menjadi perwakilan penting dari kalangan akademisi yang turut mendukung inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa dukungan universitas dalam mendorong penggunaan produk lokal juga sejalan dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional.
Beliau juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta dan menyampaikan bahwa UIN Maliki Malang saat ini masih fokus pada proses perampungan pembangunan kampus 3 di atas luas tanah 180 hektar di kawasan kota Batu.
Kami sungguh bahagia UIN Maliki Malang menjadi tuan tumah penyelenggaraan kegiatan LKPP, dan ini menjadi kehormatan bagi UIN Maliki Malang yang memiliki layanan BLU. Perguruan tinggi itu memiliki potensial yang tinggi untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi prinsip BLU bukan profit semata namun untuk meningkatkan layanan prima kepada masyarakat. "Oleh karena itu, pada forum penting ini bisa mendiskusikan problematika pada satker BLU baik di lembaga pendidikan tinggi, Rumah Sakit ataupun satker BLU lainnya untuk bisa tumbuh berkembang bersama menuju satker yang mandiri," ujarnya.
Acara ini tidak hanya sekadar diskusi, tetapi juga mencakup pembahasan mendalam tentang strategi pengadaan barang dan jasa melalui konsolidasi pengadaan. Diskusi interaktif antara peserta dan penyaji menghasilkan berbagai ide dan solusi yang berpotensi memperkuat pelaksanaan pengadaan di tahun-tahun mendatang.
Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyusun rencana aksi konsolidasi pengadaan untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Diharapkan melalui konsolidasi pengadaan ini, kementerian dan lembaga di Jawa Timur dapat lebih terkoordinasi dalam pengelolaan anggaran serta lebih efektif dalam memprioritaskan penggunaan PDN dan produk UMK.
Dengan rencana aksi yang kuat, kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di Jawa Timur.
