MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY – Suasana Retreat Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Sabtu, 13 September 2025 terasa semakin berbobot dengan hadirnya Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Khoirunas, SH., MH., CGCAE. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan materi tentang pentingnya penguatan tata kelola perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Kementerian Agama.
Dalam paparannya, Khoirunas menegaskan bahwa tata kelola perguruan tinggi yang baik merupakan pondasi utama dalam mencetak lulusan yang berdaya saing sekaligus menjaga kepercayaan publik. “Penguatan tata kelola bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang membangun integritas, transparansi, dan kualitas yang berkelanjutan,” ujarnya di hadapan para pimpinan kampus.
Ia juga mengingatkan kembali arahan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menekankan agar Inspektorat Jenderal bekerja lebih tegas dan berani dalam melakukan pembenahan dan pembersihan. Menurut Khoirunas, Menteri Agama tidak ingin persoalan klasik terulang kembali. “Siapapun yang melakukan pelanggaran harus segera ditindak. Jangan ditunda, karena itu hanya akan merugikan dan mempermalukan Kementerian Agama,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan Itjen harus berdampak, solutif, dan kolaboratif. Perubahan regulasi hanya akan berjalan efektif jika ada komitmen penuh dari pimpinan lembaga dan dukungan seluruh pejabat di dalamnya, termasuk di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Satuan Pengawasan Intern (SPI), kata dia, juga dituntut bekerja lebih optimal dengan sikap tegas dalam menyikapi setiap ketimpangan yang ada.
Dalam konteks penguatan tata kelola, Kemenag RI saat ini memfokuskan perhatian pada penguatan kapabilitas SPI, peningkatan mutu perguruan tinggi keagamaan, perbaikan tata kelola sumber daya manusia, serta akselerasi digitalisasi melalui pengembangan Super Apps Pusaka. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di perguruan tinggi keagamaan.
Khoirunas juga menekankan bahwa kerja sama lintas kementerian, termasuk dengan KemenPAN-RB, menjadi kunci untuk memastikan tata kelola berjalan optimal. Menurutnya, tata kelola perguruan tinggi yang baik harus mencerminkan transparansi, organisasi yang efektif, partisipasi aktif pemangku kepentingan, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, akuntabilitas, serta kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan.
Paparan ini disambut antusias oleh para pimpinan UIN Malang. Mereka menilai materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan kampus, terlebih di tengah upaya menjadikan Maliki Islamic University sebagai perguruan tinggi Islam unggul berkelas dunia.
