MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY -Upaya memperkokoh tata kelola perguruan tinggi berbasis akuntabilitas terus digencarkan. Hal itu mengemuka dalam Forum Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia yang digelar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Rabu, 26 November 2025. Hadir sebagai pembicara utama, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenag RI, Kastolan, M.Si.
Di hadapan para pimpinan SPI PTKN dari seluruh Indonesia, Kastolan menegaskan bahwa penguatan SPI bukan hanya urusan administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan kampus PTKN yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. SPI, menurutnya, merupakan garda depan dalam menjaga marwah institusi dari potensi penyimpangan.
Kastolan membuka paparannya dengan menekankan posisi strategis auditor di lingkungan Kementerian Agama. Seluruh proses pembinaan, rekomendasi, hingga kenaikan jenjang auditor berada dalam garis koordinasi Inspektorat Jenderal. Artinya, setiap auditor di PTKN tidak bisa berjalan sendiri tanpa mekanisme pembinaan yang terintegrasi.
Ia juga mengulas dinamika pengembangan karier auditor, mulai dari auditor pertama, muda, hingga madya. Kastolan menyampaikan bahwa formasi auditor di PTKN saat ini masih sangat terbatas. Dalam satu kampus, formasi auditor madya bahkan bisa hanya satu orang. Situasi ini membuat persaingan jenjang menjadi ketat dan memerlukan tata kelola yang matang agar tidak menimbulkan stagnasi karier.
Dalam konteks penguatan sumber daya manusia, Kastolan menyebut bahwa kebijakan pembukaan formasi CPNS auditor merupakan bagian penting dari roadmap penguatan SPI. Sejak awal reformasi, perjuangan menghadirkan auditor di lingkungan PTKN tidak mudah, mulai dari persoalan nomenklatur keilmuan hingga penetapan formasi. Kini, hampir seluruh formasi CPNS auditor di PTKN telah terisi, menjadi modal besar untuk memperkuat fungsi pengawasan ke depan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemenuhan SDM saja tidak cukup. Penguatan SPI harus diiringi dengan penguatan kelembagaan. Kastolan menyinggung posisi SPI dalam statuta kampus yang langsung berada di bawah rektor, sebagai bentuk penegasan independensi. Namun, ia juga mengkritisi bahwa dari sisi penyetaraan kelembagaan, SPI masih kerap diposisikan belum sejajar dengan unit strategis lain seperti LPM atau LP2M.
Persoalan kesejahteraan pun turut menjadi sorotan. Kastolan menyampaikan bahwa skema tunjangan bagi pimpinan dan anggota SPI masih mengacu pada regulasi lama yang belum sepenuhnya mengakomodasi beban kerja pengawasan yang berat. Ia mendorong adanya penyelarasan kebijakan tunjangan SPI agar setara, bahkan idealnya lebih baik, dibanding unit strategis lainnya.
“Beban SPI itu berat. Kalau sistem dikunci, semua mata tertuju ke sana,” ucapnya, sambil berbagi pengalaman saat menjabat sebagai Kepala Biro di UIN Jakarta, di mana SPI selalu menjadi rujukan utama dalam setiap persoalan krusial.
Selain SDM dan kelembagaan, Kastolan juga menekankan pentingnya penguatan kinerja berbasis sistem digital. Menurutnya, pengawasan tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. Dunia pengawasan hari ini sudah masuk ke ranah maya yang menuntut kecepatan, ketelitian, dan transparansi berbasis data.
Forum SPI PTKN ini tak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi ajang refleksi bersama tentang tantangan dan masa depan pengawasan internal di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai tuan rumah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan SPI sebagai pilar utama dalam mewujudkan kampus yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.
Kalau diibaratkan, SPI itu seperti rem pada kendaraan. Tidak selalu terlihat, tapi tanpanya, laju institusi bisa kehilangan arah. Dan forum ini, menjadi ruang bersama untuk memastikan rem itu tetap kuat, responsif, dan siap bekerja setiap saat.
Reporter : Faiqotul Himmah
