MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY, Batu — Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama yang digelar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama Pusbangkom MKMB BMBPSDM Kemenag RI pada Senin, 17 November 2025, menghadirkan pemikiran tajam dan reflektif dari Prof. Dr. A. Zaenul Hamdi. Mengangkat tema besar “Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia”, Prof. Zaenul mengajak 30 peserta ToT menengok ulang dinamika kebangsaan yang kerap terlupakan, sekaligus menegaskan urgensi moderasi beragama dalam kehidupan bangsa.
Pada awal penyampaiannya, Prof. Inung sapaan akrabnya menekankan bahwa masyarakat Indonesia hidup di tengah keberagaman yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, moderasi beragama bukan sekadar teori, tetapi kebutuhan mendesak yang menentukan harmoni sosial bangsa.
Ia kemudian mengajak peserta melakukan kilas balik pada masa pasca reformasi 1998–2000, ketika Indonesia diguncang peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya: rangkaian aksi terorisme yang memuncak pada tragedi Bom Bali. Lebih jauh, Prof. Zaenul mengingatkan kembali kasus bom Surabaya tahun 2018 yang menewaskan anak-anak dan mengguncang rasa kemanusiaan bangsa.
“Delapan belas tahun Indonesia tidak memiliki hukum yang bisa dijadikan rujukan,” tegasnya, merujuk pada kekosongan kerangka hukum yang memadai dalam menangani kasus ekstremisme beragama pasca reformasi.
Momentum kebangkitan gagasan moderasi beragama, menurutnya, mulai ditata secara serius sejak era Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin pada 2018. Sejak saat itu, moderasi beragama menjadi kerangka penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama di tengah masyarakat majemuk.
Melengkapi paparannya, Prof. Inung menyajikan data kependudukan terbaru dari Ditjen Dukcapil Kemendagri tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia dihuni 282.477.584 jiwa. Dari jumlah itu, 87,08 persen atau 245.973.915 jiwa beragama Islam. Populasi besar ini sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Data ini sangat penting. Dengan populasi 87 persen beragama Islam, isu mayoritas dan minoritas pasti menjadi landasan sensitif dalam dinamika konflik keagamaan,” terangnya.
Ia mengingatkan peserta ToT untuk *melek data* sebelum memperdalam moderasi beragama. Data, menurutnya, membuka kesadaran bahwa moderasi bukanlah wacana abstrak, melainkan respons terhadap realitas sosial.
Lebih lanjut, Prof. Inung menegaskan bahwa memahami definisi moderasi beragama sebenarnya mudah—“cukup lima menit pasti hafal”. Namun tantangan terbesar justru terletak pada upaya mengikis *standar ganda* dalam diri masing-masing, terutama terkait kecenderungan mayoritarianisme.
“Perilaku kitalah yang sering terjebak dalam mayoritarianisme dalam beragama,” ujarnya dengan nada kritis.
Melalui pemaparan ini, peserta ToT diajak menyadari bahwa moderasi beragama bukan sekadar pengetahuan, tetapi gerakan kesadaran diri untuk bersikap adil, menahan ego kelompok, serta memprioritaskan kemanusiaan dalam kehidupan beragama di Indonesia.
Kegiatan ToT Moderasi Beragama ini diharapkan dapat melahirkan para trainer yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moderasi di tengah masyarakat luas—sebuah investasi penting bagi keberlanjutan harmoni bangsa.
