HUMAS UIN MALANG-Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama lima hari kedepan menggelar kegiatan yang bertajuk penguatan moderasi beragama bagi para dosen, Kamis (8/12).

Penguatan Moderasi Beragama itu sendiri menjadi salah satu program prioritas presiden yang tidak lain bertujuan untuk menegaskan bahwa kerukunan bukanlah hal yang bisa diwujudkan dengan cara yang mudah. Akan tetapi, harus dirumuskan melalui sebuah sosialisasi, kampanye, dan program terukur yang terstruktur, sistematis dan massif. 

Untuk itu, sebanyak 40 dosen di lingkungan UIN Maliki Malang secara intensif terpilih menjadi peserta kegiatan penguatan moderasi beragama. Acara yang dihelat di Hotel Aliante Kota Malang ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama antar Litapdimas dengan Diktis untuk menunjuk 12 Perguruan Tinggi sebagai pelaksana teknis kegiatan tersebut. "Alhamdulillah, UIN Maliki Malang ditunjuk untuk menggelar kegiatan ini," terangnya.

Skema pelatihan penguatan moderasi beragama ini diharapkan para dosen ini bisa menjadi penggerak sekaligus pelopor moderasi beragama. " Untuk itu, saya meminta agar seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin, dan jangan sampai ada peserta yang meninggalkan satu sesi pun," pintanya.

Sementara itu, Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA juga menegaskan bahwa setidaknya ada tiga program prioritas Kementerian Agama yaitu penguatan moderasi beragama, Pengembangan program bahasa Arab dan juga LPDP. "UIN Maliki Malang diberi kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan ini dan tentunya menjadi kehormatan bagi kita semua untuk itu harus kita jaga bersama," ajaknya.

Kegiatan penguatan moderasi beragama ini, kata Prof. Zainuddin, merupakan amanah dari Kementerian Agama dan sekaligus merupakan program Pak Presiden yang masuk dalam kategori rencana pembangunan jangka menengah pemerintah (RPJMP) yaitu menyangkut revolusi mental dan moderasi beragama. 

"Pemerintah melihat Indonesia banyak diisukan dengan adanya aliran yang bertujuan untuk merongrong NKRI. Maka moderasi dan revolusi mental harus diperkuat agar Negara Indonesia tetap jaya selamanya," tegasnya kepada seluruh dosen yang hadir.