HUMAS UIN MALANG - Rektor UIN Malang Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA hadir menjadi salah satu pembicara dalam dialog kebangsaan yang digagas oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Pondok Pesantren Sunan Pendanaran Yogyakarta pada hari Minggu (24/3/2024). Dengan mengusung tema “Membangun Karakter Masyarakat Indonesia yang Berkebinekaan Menuju Indonesia Maju”, dialog kebangsaan ini diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan karakter masyarakat supaya lebih kuat lagi .

Berbagai tokoh lintas agama turut memberikan wawasan kebangsaan yang multikulural.  Masyarakat Indonesia yang majemuk membutuhkan rasa kebinekaan yang tinggi. Dengan memahami kebinekaan secara utuh, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat akan jauh dari potensi konflik sosial.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Satya Arinanto, persoalannya ada pada  kebinekaan yang belum berjalan baik sejak lama, "membangun di atas dasar yang masyarakat homogen itu jauh lebih mudah ketimbang masyarakat yang sangat heterogen”. Atas dasar itulah masyarakat Indonesia lebih mudah tersulut pada isu-isu yang bersifat SARA hingga menuju pada intoleransi dan persekusi. Pentingnya penguatan pendidikan karakter juga internalisasi nilai Pancasila harus lebih digalakkan oleh pemerintah. 

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Satya yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Wapres RI, Prof. Zainuddin juga melihat kondisi bahwa saat ini manusia semakin tidak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu diperlukan kesadaran akan pentingnya karakter. Melalui tri pusat pendidikan karakter yang terdiri dari tiga komponen,  yaitu relasi manusia dengan Tuhannya (hablun min Allåh), relasi manusia dengan sesama manusia (hablun min al-nās) dan relasi manusia dengan alam semesta (hablun min al-’ālam). Inilah etika universal yang lebih dari sekadar masalah sopan santun. Konsep ini sejalan dengan perintah Tuhan dalam surat al-Qashash: 77 yang dapat dijelaskan makna kandungannya secara ilmiah, yaitu bahwa secara teologis, manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, dan pada saat yang sama juga harus mencari kehidupan (bekerja) di dunia.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara akan menjadi gemah ripah loh jinawe. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus dimulai dari pembangunan kampung yang baik (smart village). Indikator kampung yang baik adalah: aman, tenteram guyub-rukun, taat asas, lingkungan yang bersih, asri dan makmur warganya, dan untuk mencapai kampung yang baik tersebut, maka harus dimulai dari keluarga yang baik (smart family). Indikator dari keluarga yang baik adalah adanya rasa aman, tenteram dan sejahtera, penuh kasih sayang dan harmonis. Inilah yang disebut dengan tri pusat pendidikan kewarganegaraan, yaitu negara (baldah), kampung (qaryah) dan keluarga (zurriyah).

Kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bernegara bukan ditentukan oleh profesi, etnis, suku, atau agama melainkan sebagai diri pribadi. “Saya hadir tidak mewakili Khong Hu Chu atau ketua Matakin, namun datang sebagai pribadi, maka dari itu tidak ada mayoritas maupun minoritas dalam konteks kebangsaan” ujar Ketua Umum Matakin, Xs Budi S. Tanuwibowo. Merujuk pada prinsip yang disampaikan oleh Kongzi, ada 3 prinsip dasar yang harus kita lakukan yaitu pertama, apa yang tidak dinginkan terjadi pada diri sendiri janganlah dilakukan pada orang lain. Kedua, apabila diri ingin dihargai, berusahalah terus mengasah diri dan menghargai orang lain. Dan yang ketiga, bila diri ingin maju, maka bantulah orang lain agar maju. Persatuan Indonesia tidak dibentuk hanya dengan retorika, melainkan sampai terwujud nyata. Sehingga nilai kebinekaan dalam Pancasila harus diejawantahkan dalam bentuk aksi kita di kehidupan sehari-hari. 

Syarat menuju Indonesia maju adalah sikap kita yang tidak ke kanan maupun ke kiri tetapi menegakkan Indonesia dan menjaga ideologi Pancasila  dengan cara-cara yang inovatif nan kreatif sehingga Pancasila dapat lebih membumi dan dipahami secara sederhana. Pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan pentingnya upaya kita untuk memperkokoh bangsa dan menekankan  pentingnya Pancasila sebagai kesepakatan bersama bangsa, tutur Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya yang saat ini juga menjabat sebagai ketua Parasida Hindu Dharma Indonesia.

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menekankan pentingnya penghayatan iman yang otentik akan transformasi pribadi dan institusi guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Jika tidak ada transformasi pribadi, maka transformasi institusi tidak bisa terjadi. Yang berkelahi akan tetap berkelahi, yang bersaing saling mengalahkan akan tetap saling mengalahkan. Tetapi kalau terjadi transformasi pribadi, yang tadinya berkelahi menjadi bekerja sama, yang tadinya memikirkan kepentingan sendiri, mementingkan kepentingan bersama.”

Kardinal Suharyo juga mempertanyakan proses transformasi bangsa ini yang berjalan sangat lamban. Ia pun menyebut korupsi dan kebenaran yang sering ditutupi sebagai dua dari sekian banyak penyebab. Zaman berubah, Sekarang ini kita – kata para cerdik pandai – berada di zaman pasca kebenaran. Post-truth. Rumusannya kalau dulu ‘saya berpikir maka saya ada,’ sekarang ini – pada zaman pasca kebenaran – ‘saya berbohong maka saya ada.’ Mengerikan sekali. Oleh karena itu maka jangan heran kalau banyak hoaks di media sosial. Tetapi yang paling mengerikan adalah kalau kejahatan dicoba ditutup-tutupi untuk kepentingan yang tidak terpuji.” 

Sampai saat ini media sosial masih menjadi sarana mudah penyebaran informasi palsu atau hoax dan isu suku agama ras dan antar golongan. Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pdt.Jimmy Sormin, MA, mengungkapkan kebiasaan netizen yang sering kali mendahulukan kecepatan menanggapi dan merespons suatu narasi dengan mengesampingkan fakta benar dan salah. Menurutnya, para pengguna gadget atau media sosial perlu didorong ketika menyampaikan narasi-narasi kepada publik adalah narasi yang sifatnya bukan destruktif. Tapi narasi konstruktif yang bersifat mendidik, membangun dan memotivasi.

Sementara itu, Prof. Zainuddin melihat era banjir informasi saat ini menjadi sebuah ironi. Di satu sisi masyarakat diuntungkan dengan masifnya informasi yang beredar secara cepat, murah, dan mudah diperoleh. Namun pada sisi yang lain  memunculkan dampak negatif dan segregasi sosial di masyarakat. Kunci yang terpenting adalah filter informasi di level masyarakat karena bagaimanapun saat ini masyarakat tidak hanya sebagai konsumen informasi tetapi juga bisa menjadi produsen informasi sekaligus agen penyebar informasi.

Akses menuju dunia maya melalui penggunaan media sosial (medsos) menjadi sangat krusial, karena secara intensif digunakan oleh semua generasi. Karakteristiknya sebagai media masspersonal, membuat media sosial dapat merengkuh audiens dalam jumlah banyak, pun digunakan sebagai pembentuk opini publik yang bernilai positif demi kerukunan antar umat beragama.

Kepala Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya, Dr. Moch. Fauzi Said, M.Si mengatakan bahwa pengelolaan media sosial sebagai upaya pengukuhan toleransi di tengah heterogenitas masyarakat tak boleh berhenti. Ia harus terus digenjot, mengingat ancaman intoleransi sendiri berpotensi tersebar luas di media sosial.

Respons terhadap isu keragaman seringkali didasarkan pada opini, kecurigaan, atau kesalahpahaman daripada pengetahuan yang akurat berbasis riset. Akibatnya, tidak jarang potensi kekerasan bukan hanya tidak bisa dicegah, tetapi bahkan upaya menangani konflik keagamaan justru melanggengkan masalah. Terciptanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama, selain dipengaruhi oleh faktor keteladanan sejarah dan modal kultural berupa kearifan lokal, juga diperkuat dengan modal struktural berupa agen- agen kerukunan seperti lembaga- lembaga penjaga tradisi dan FKUB yang saling bahu membahu dalam menjaga dan menciptakan kerukunan. 

Jika menilik kebijakan-kebijakan keagamaan yang ada, yang berlaku secara nasional justru dinilai kerap menimbulkan konflik. Wacana pencatatan nikah seluruh agama terpusat di Kantor Urusan Agama (KUA) perlu dikaji kembali bersama seluruh elemen. Pengaturan pembagian pencatatan nikah yang berlaku sejak Indonesia merdeka yakni Muslim di KUA dan non Muslim di Pencatatan Sipil selain mempertimbangkan toleransi juga sudah berjalan baik, tanpa masalah dan penolakan yang berarti. Maka usulan Menag itu jadi ahistoris dan bisa memicu disharmoni ketika semua sudah settle. Faktor sejarah terkait pembagian pencatatan pernikahan itu harusnya dirujuk, agar niat baik Menag tidak malah offside atau melampaui batas. Apalagi soal menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan nikah bagi semua Agama yang berdampak luas dan melibatkan semua umat beragama belum dibahas.

Pdt.Jimmy Sormin, MA menambahkan bahwa selama ini dialog-dialog antar umat beragama masih elitis dan belum tersalurkan pada masyarakat. "Apa yang harus kita cari adalah kesamaan agar tumbuh kebersamaan. Tokoh agama diharapkan tampil sebagai fasilitator dalam meminimalisir segala bentuk konflik yang terjadi. Setiap kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan petunjuk dan pedoman kehidupan yang menyejukkan hati serta sedikit banyak ikut menentukan kebijakan di masyarakat. 

Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani. Mereka memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial dan mampu memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang toleransi intern umat beragama maupun antar umat beragama. 

Penulis: Uswatun (Staf Rektor)