HUMAS UIN MALANG - Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUPK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd, mengeluarkan surat edaran penting kepada seluruh Dosen dan Karyawan ASN di kampus tersebut. Surat edaran ini menekankan pentingnya tertib administrasi dalam rangka pencairan Remunerasi Pay For Performance (P2) tahun 2023. Selasa, 5 Maret 2024.

Dalam surat edaran tersebut, Dr. Ahmad Hidayatullah meminta semua pegawai, termasuk Dosen Tetap Bukan PNS dan Karyawan BLU, untuk segera mengunggah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2023 mereka di aplikasi e-smart UIN Malang. "Pengisian SKP ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai dasar untuk pencairan Remunerasi P2," ujarnya.

Menurut Dr. Ahmad Hidayatullah, proses pengunggahan SKP harus diselesaikan paling lambat tanggal 13 Maret 2024. "Ketertiban administrasi adalah kunci untuk kelancaran proses pencairan remunerasi ini," tambahnya.

Selain itu, seluruh pegawai di UIN Malang juga diminta untuk segera melakukan pemutakhiran data ASN melalui SIMPEG Kementerian Agama RI. Hal ini merujuk pada surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tertanggal 20 Februari 2024. "Pemutakhiran data ASN ini penting dalam rangka integrasi belanja pegawai," jelas Dr. Ahmad Hidayatullah.

Elemen data yang harus diperbarui mencakup jabatan, Pangkat atau golongan, jumlah keluarga, dan sertifikasi. "Saya berharap seluruh ASN di UIN Malang dapat segera membuka dan memperbarui data pribadi mereka masing-masing," tandasnya.

Pegawai di UIN Malang diingatkan untuk segera mengakses dan memperbarui data mereka melalui simpeg5.kemenag.go.id. "Proses sinkronisasi dengan aplikasi gaji web Kementerian Keuangan harus segera terupdate," pungkasnya.

Surat edaran ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai langkah awal dalam memastikan ketertiban administrasi dan kelancaran pencairan remunerasi.