HUMAS UIN MALANG-Sebagaimana biasanya pelaksanaan apel pagi yang dilakukan secara rutin oleh UIN Maliki Malang di masing-masing kantor tentu saja memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN, Senin (13/3).
Dalam apel pagi kali ini, Kepala Biro AUPK Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd dalam arahannya kembali menegaskan bahwa manfaat apel ini sebagai sarana bagi pimpinan atau atasan untuk memberikan pembinaan dan pengawasannya terhadap para pegawainya.  "Untuk itu apel ini sebagai sarana untuk memberikan arahan dan melakukan pengawasan sekaligus untuk menyampaikan banyak informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan," paparnya. 

Melalui apel pagi para pimpinan akan memberikan berbagai informasi penting terkait pelaksanasn program dan kegiatan yang ada di instansinya. Misalnya saja persoalan Rapat Pimpinan (Rapim) yang dalam minggu ini akan di laksanakan di kampus ini. Rapim ini bertujuan untuk mempertajam apa yang menjadi target yang hendak diwujudkan oleh UIN Maliki Malang.
Rapim yang dijadwalkan 15-16 Maret ini, para pimpinan ingin UIN Maliki Malang mampu menjadi perguruan tinggi unggul bereputasi internasional. "Kita doakan semoga para pimpinan kampus ini bisa berhasil melakukan penajaman terhadap tugas utamanya yaitu menjadikan kampus terbaik unggul dan bereputasi internasional," paparnya.
Karo AUPK menjelaskan bahwa target UIN Maliki Malang tahun 2025 diusahakan harus menjadi PTNBH, yaitu perguruan tinggi yang levelnya satu tingkat dari BLU, berdasarkan fakta yang ada, kampus berlogo ulul albab ini sudah 15 tahun menyandang status layanan BLU, akan tetapi masih belum  PTNBH. "Untuk menjadi PTNBH
syaratnya banyak, yaitu kampus ini harus memiliki pendapatan yang tinggi, kampus yang peduli terhadap lingkungan, dan terakreditasi A, serta para dosen dan pegawainya memiliki karya ilmiah yang terpublikasikan," paparnya.

HUMAS UIN MALANG - Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang siang ini menggelar seminar nasional dengan tajuk “Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024: Potensi sengketa dan tantangannya” dengan menghadirkan pembicara utama Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H, serta dua pemateri lainnya yaitu Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa, S.Sos., M.Ap dan Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Dr. Mustofa Lutfi, S.H., M.H. Jumat (10/3).

Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA dalam sambutannya berharap pertemuan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Maliki Malang.

Rektor berterima kasih atas kunjungan Prof. Anwar yang senantiasa menyediakan waktunya menjadi pembicara dalam kuliah nasional ini. Seperti biasanya, Prof. Zain dengan gamblang menyampaikan perkembangan infrastruktur yang sedang berlangsung di UIN Maliki Malang, mulai dari kampus 1 di jalan Gajayana, Kampus 2 di Pendem Batu, kampus 3 di jalan Locari Precet kota Batu dan kampus yang ke-4 berada di daerah Turen Kabupaten Malang. "Kampus 4 akan didirikan di atas lahan 12 hektar dan rencananya akan dijadikan sebagai kampus agro kompleks," jelasnya.

PTKIN ini dicetak untuk menjadi para cendikiawan yang ahli Agama, akan tetapi di UIN Maliki Malang lulusannya diharapkan tidak hanya menguasai ilmu agama saja, akan tetapi juga menguasai ilmu teknik dan sains. "Karena UIN Maliki Malang mengembangkan keilmuan yang berbasis integrasi," paparnya.

Untuk itu, semua mahasiswa baru UIN Maliki Malang wajib tinggal di ma'had selama satu tahun. Selama di ma'had para mahasiswa dibekali moral spiritual, mulai dari membiasakan diri jamaah, sholat sunnah, dan belajar kitab kuning. "Selain itu, mahasiswa UIN Maliki Malang juga dibekali dengan bilingual yaitu bahasa Arab dan Inggris," jelasnya.

Menariknya, Program Pascasarjana beberapa hari yang lalu telah meluluskan dua doktor mahasiswa asing dan keduanya berasal dari Saudi Arabia. "Ini menjadi indikator bahwa UIN Maliki Malang terus berupaya menuju kampus unggul bereputasi internasional,"paparnya.

Terlepas dari itu, rektor menilai bahwa seminar nasional ini sangat tepat sekali agar mahasiswa bisa memahami pentingnya pemilu serentak. "Pemilu itu proses mengantarkan para pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan," paparnya.

Kami berharap UIN Maliki Malang bisa membantu MK untuk turut mensukseskan pemilu serentak ini dan insyaallah UIN Maliki Malang siap membantu. "Untuk itu marilah kita ikuti bersama paparan materi yang akan disampaikan oleh yang mulia Ketua MK," ajaknya.

Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H, mengawali paparan materinya menyampaikan, insyaAllah berdasar keyakinannya bahwa UIN Maliki Malang akan menjadi kampus terbesar dan terhebat.

Menyoal problematika politik, media sudah banyak memblockup persoalan sengketa pemilihan daerah yang terjadi dan ada beberapa putusan hakim yang dinilai kurang proporsional. Akan tetapi hal ini, jika sudah diputuskan hakim lainnya tidak boleh mengomentari putusan tersebut, bahkan putusannya sendiri pun tidak diperbolehkan "Karena itu kode etik yang harus ditaati oleh semua hakim," jelasnya.

Jika terjadi sengketa antar KPU maka penyelesaian sengketanya masuk ke ranah MK. Hal ini sesuai amanat undang-undang pasal 24 c ayat 1 dan 2 yaitu MK berwenang untuk menyelesaikan atau memutus pada tingkat pertama atau akhir terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. "Ketika ada sengketa kewenangan proses pilkada itu penyelesaiannya masuk dalam ranah MK," paparnya.

Kemudian, Anwar menyampaikan bahwa MK memiliki kewenangan untuk membubarkan semua partai politik yang bermasalah, termasuk partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah. "Apapun yang berkaitan dengan persoalan sengketa pemilihan umum uti sudah masuk ranah Mahkamah Konstitusi," tegasnya. 

Sementara itu, mewakili Dekan Fakultas Syariah yaitu 

Wakil Bidang Akademik Fakultas Syariah Dr. Zaenul Mahmudi, MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan Ketua MK di UIN Maliki Malang ini menjadi bukti bahwa kerjasama UIN Maliki Malang dengan Mahkamah konstitusi ini terjalin apik. "Kami menyampaikan ribuan terimakasih atas kehadiran dan kesediaan yang mulia Ketua MK Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H untuk memberikan kuliah tamu," paparnya.

Lagi dan lagi, Fakultas ekonomi UIN Malang kedatangan tamu dari salah satu PTKIN di Jawa Tengah yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kudus. Bertempat di ruang meeting lantai 1 Fakultas gedung Megawati Soekarno Putri, maksud kedatangan mereka adalah ingin menyambung tali sliaturahmi sekaligus pengembangan kerjasama kelembagaan.

Rombongan berjumlah delapan (8) orang ini dipimpin oleh Bapak dekan sendiri yakni H. Wahibur Rakhman, S.E., M.SI., P.hd. kedatangan mereka disambut hangat oleh Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI. dalam sambutannya, Wahibur Rakhman menyampaikan bahwa “Kurikulum di kami kita rubah hampir semuanya menyesuaikan lingkungan IAIN Kudus yakni UMKM. Maka dari itu RPS (Rencana Pembelajaran Semster) mata kuliah di prodi kami juga menyesuaikan seperti Akuntansi UMKM, Manajemen UMKM, Kewirausahaan UMKM, dan lain-lain dikarenakan Kudus memiliki lebih dari 27.000 UMKM” kata Dekan yang belum genap setahun menjabat ini.

“Pun demikian kami juga menambah jumlah praktisi hingga sepuluh (10) orang hingga harapan kami setiap mahasiswa bisa benar-benar tahu bagaimana dunia kerja di masyarakat. Kedatangan kami kesini sekaligus kolaborasi kegiatan serta kerjasama kelembagaan bapak Dekan” sambung Wahib.

Sementara itu dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI. menyampaikan bahwa meskipun kami berpredikat unggul tapi masih banyak perbaikan disana-sini seperti pelayanan, RPS, dan juga sarana dan prasarana (sarpras).

“Masalah utama bagi kami itu adalah anggaran, dan itu rupanya menjadi masalah bersama bagi semua kampus PTKIN. Dan kita tetap harus mengoptimalkan bagaimana penggunaan anggaran itu sesuai output dan outcome” tutur dekan yang akrab disapa Pak Misbah ini.

Acara pun berlanjut ke sesi santai yang dipandu oleh Prof. Siswanto selaku Wakil Dekan I FE UIN Malang. Dalam sesi ini salah satu rombongan IAIN Kudus berkeinginan untuk sharing bagaimana pengelolaan di prodi, MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), dan PKL (Praktek Kerja Lapangan) berupa pendampingan pengelolaan UMKM. (idr)

“Do not only focus on academic studies but also you have strong leadership and society”. Itulah pesan moral dari Prof. Ullrich pada saat membuka RGD (Research Group Discussion) bersama para dosen Akuntansi dan Perbankan Syariah di ruang meeting Fakultas Ekonomi, rabu pagi pukul 10.00 WIB.

Beliau menambahkan bahwa pentingnya Internasiolasisasi konteks pengajaran saat ini sebagai perbandingan dan referensi antar budaya. “Rileks dan enjoy saja jika berkesempatan belajar di luar negeri, yang peting anda memiliki soft skill dan capability.” tuturnya

Kaprodi Perbankan Syariah Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M. pada sesi tanya jawab menanyakan perihal banyaknya mahasiswa, dosen, dan staf kita yang kesulitan dalam hal biaya hidup sehari2 ketika di luar negeri, pun juga mereka yang belajar di Indonesia juga sering mengalami kurangnya pendanaan. “Nah bagaimana solusinya ini Prof. karena mereka pun juga terkendala dengan cultural behavior (perbedaan perilaku budaya)?

Acara diskusi berlanjut pada pukul 13.00 WIB dengan virtual zoom karena narasumber kedua adalah putra Prof. Ullrich sendiri yang bernama Mario Guenther. Sesi ini bertemakan pajak.

Mario Guenther bercerita bahwa pajak di Jerman dipungut oleh pemerintah federal, negara bagian serta kota. Dasar hukum ditetapkan dalam Konstitusi Jerman (Grundgesetz) yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hukum perpajakan.

Beliau juga menyinggung masalah Brexit. Brexit adalah singkatan dari Britain Exit, yang mengacu pada keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Prosesnya dimulai pada 23 juni 2016 setelah referendum, dimana 51,9% pemilih yang berpartisipasi setuju dengan Brexit. Setelah pengumuman Brexit, Pondsterling terdrepresiasi. Sehingga ini juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Jerman, sambung pria yang juga menjadi salah satu sponsorship klub Bundesliga Hannover FC ini. (idr)

HUMAS UIN MALANG-Pengendalian gratifikasi dilakukan oleh berbagai sektor instansi pemerintahan tak terkecuali di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengendalian gratifikasi tidak hanya disosialisasikan kepada jajaran pimpinan, dosen dan pegawai melainkan perlu sosialisasi lebih lanjut diberikan sampai kepada mahasiswa. Hal ini dilakukan sebagai ikhtiar mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Semangat itulah yang mendasari terselenggaranya kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada mahasiswa di lingkungan UIN Malang. Agenda tersebut dihadiri oleh Jajaran Unit Pengendalian Gratifikasi dan perwakilan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertempat di lantai 3 Gedung Dr. (Hc) Ir. Soekarno. Selasa (07/03).

Pada kesempatan tersebut, di awal acara, sebelum dimulainya sosialisasi, ketua UPG UIN Maliki Malang, Dr. Khoirul Hidayah, MH memberikan pengantar singkat terkait profil UPG serta pengumuman lomba poster dan video singkat pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan oleh UPG. Era digital saat ini informasi akan lebih cepat diterima dan dipahami Ketika dapat diakses dalam jaringan. Informasi tersebut salah satunya mengenai upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi. Pengendalian gratifikasi akan membentuk budaya kerja ikhlas berintegritas, senantiasa bersalaman dengan hati, karena dengan sentuhan hati sebagai sarana untuk selalu bekerja dengan ikhlas. “Mahasiswa berperan startegis dalam pengendalian gratifikasi, sebagai bentuk pemeliharaan etika akademik di lingkungan perguruan tinggi” terangnya.

Lebih lanjut, pada agenda sosialisasi yang tidak tanggung-tanggung menghadirkan dua pemateri luar biasa Dr. Sidharta Praditya, S.H.,M.H Kabag Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya serta Dr. Harun Al Rasyid, M.H yang merupakan Penyidik Utama KPK (2005-2021) yang saat ini menjabat sebagai Satgassus Tipikor Mabes Polri. Dalam materi yang disampaikannya begitu detail mengupas terkait segala hal soal gratifikasi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mulai dari pengertian gratifikasi, macam-macamnya, kriteria, hingga contoh konkrit dari pengalamannya terdahulu semasa menjabat di Kejaksaan Negeri maupun KPK. Pada intinya dari semua materi yang disampaikan oleh Harun bahwa ia mendukung penuh gagasan UPG di UIN Maliki Malang bekerjasama dengan mahasiswa dalam pengendalian gratifikasi di UIN Maliki Malang. Menurutnya mahasiswa sebagai agen perubahan dapat membantu UPG mewujudkan budaya akademik yang kondusif. Pada akhirnya budaya menjunjung tinggi komitmen dalam pengendalian gratifikasi perlu dibangun sejak dini demi terwujudnya UIN Maliki Malang sebagai Perguruan Tinggi berkarakter religius dan penuh integritas. (Sh/*).

Reporter: Sheila

Publisher: Humas

HUMAS UIN MALANG-Pelaksanaan apel pagi ini di pimpin langsung oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Helmy Saifuddin mengingat kembali bahwa tantangan dan persaingan antara perguruan tinggi kedepan akan semakin ketat, Senin (6/3).
Helmy menginformasikan bahwa di Jawa Timur saja sejarang sudah ada Tujuh UIN yang akan bersaing. Dalam konteks akademik UIN yang bermutu dia yang akan sustainable atau berkelanjutan. "UIN Maliki Malang harus bisa berkompetisi karena hal ini sudah tidak bisa di elakkan lagi," tegas Helmy kepada peserta apel pagi yang berlangsung di depan gedung Rektorat.
Helmy melanjutkan, lalu kekuatan yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang itu bisa dijadikan modal utama, salah satunya menjaga kualitas bisa menjadi kekuatan UIN Maliki Malang. Kualitas itu bisa mencapai standart yang ditetapkan itu sendiri, apakah standart yang ditetapkan itu sudah tercapai apa belum. "Itu definisi kualitas menurut hemat saya," paparnya.

Selain itu, kata dia, adanya pengakuan dari pihak luar itu juga sangat penting sekali, lalu siapakah dari tujuh UIN kedepan yang akan mendapat rekognisi dan pengakuan dari pihak luar? Tentunya untuk mencapai itu semua setiap PTKIN membutuhkan strategi yang harus dilakukan salah satunya menjaga image trust dari masyarakat luar. "Kepercayaan dari masyarakat luar itu sangat dibutuhkan agar image kampus ini busa dikenal luas oleh masyarakat dunia," tegasnya.
Salah satunya melalui proses publikasi kegiatan apapun yang ada di dalam kampus, hal ini menjadi salah satu jendela bagaimana informasi bisa diterima masyarakat luar kampus dengan sebaik mungkin. "Akan tetapi, publikasi ini tidak cukup hanya sekala lokal. Publikasi di website itu harus diupayakan bisa merambah hingga di kancah internasional," pesannya.

Alhamdulillah, Humas UIN Maliki Malang sudah bekerja keras untuk memberikan informasi ter update seputar kegiatan di kampus ini. Akan tetapi, ada beberapa hal  belum terdokumentasikan dengan baik, berdasarkan jejak rekam digital yang telah ditelusuri, saat ini masih terdeteksi 124 orang asing saja yang pernah singgah di web UIN Maliki Malang.
Selain itu, isu yang beredar saat ini, semua UIN yang berstatus layanan BLU harus diupayakan beralih ke PTN BH. "UIN Maliki Malang merupakan satu-satunya PTKIN pertama yang memiliki satker BLU dan kedepan sudah saatnya menyiapkan diri menuju kampus berbasis layanan PTNBH," pungkasnya.

Upaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin jaringan internasional terus dilakukan. Kali ini, kampus berlogo ulul albab ini menggandeng dekan fakultas syariah di Dubai, Jumat (3/3).

Penjajakan awal kerjasama ini berlangsung di ruang pertemuan fakultas syariah untuk jajak pendapat antara pimpinan UIN Maliki Malang dengan Dean of sharia and law faculty, Imam Malik College Dubai Prof. Dr. Abdullah Abdul Karim.

Kegiatan ini membahas tentang peluang kerjasama pengembangan kelembagaan dan peningkatan tridharma perguruan tinggi. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama baik di bidang kolaborasi riset, maupun pertukaran pelajar.

Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA senang sekali UIN Maliki Malang bisa menjalin kerjasama apik dengan kampus Islam di Dubai. "Semoga kerjasama ini bisa memberikan dampak positif bagi lembaga maupun para dosen dan mahasiswa," harapnya.

HUMAS UIN MALANG-Sesuai dengan visi Kementerian Agama RI yaitu Kementerian Agama yang profesional dan terpercaya dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Menjadi dasar Kepala Pusdiklat Kementerian Agama RI Dr. Syafi'i, M.Ag mendorong para tenaga fungsional di bawah Kementerian Agama untuk aktif melakukan penelitian meskipun mereka bukan dari unsur dosen.

Pernyataan ini di sampaikan saat momen penutupan kegiatan pelatihan teknis karya tulis ilmiah bagi tenaga kependidikan di UIN Maliki Malang. "Pelatihan ini untuk menuangkan gagasan-gagasan yang terkait dengan perkembangan tugas dan fungsi bapak sebagai jabatan fungsionalnya," paparnya.

Bekerja di dunia akademik seperti ini gagasannya harus dituangkan melalui tulisan dan ini sebagai bukti bahwa setiap tenaga fungsional ikut memberikan warna dan gagasannya terhadap perkembangan kelembagaan yang ditempatinya. "Yang terpenting apapun idenya harus dituangkan dalam tulisan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Teknis Karya Tulis Ilmiah, Deden Wahyudin juga turut memberikan semangat menulis kepada tenaga fungsional ASN di lingkungan UIN Maliki Malang. Di penghujung kegiatan KTI menegaskan bahwa hasil tulisan peserta yang baik dan bermutu akan di fasilitasi untuk bisa di publikasikan di jurnal nasional dan semua segala biaya sudah dianggarkan oleh pusat. "Setiap tulisan yang masuk akan bersaing dengan fungsional yang lain dan ini sudah biasa dilakukan," paparnya.

Tulisan yang mutu akan dipublikasikan dan bagi yang belum bisa masuk di jurnal dimohon jangan putus asa dan teruslah menulis dan jangan pernah ada rasa kecewa. Pasalnya, menulis perlu kebiasaan agar semakin mahir dalam menulis karya ilmiah. "Yang paling penting pejabat fungsional bisa menuangkan gagasannya melalui tulisannya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro AUPK Dr. H.Ahmad Hidayatullah, M.Pd menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Kepala Pusdiklat RI dan semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan.

"Kita harus cepat beradaptasi mengikuti perubahan terhadap regulasi yang ada, jika tidak maka kita akan ditinggalkan," pungkasnya.