MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, menghadiri peresmian operasional Bus Transjatim Koridor 1 Malang Raya di halaman Balai Kota Malang, Kamis, 20 November 2025. Kehadiran Rektor dalam agenda strategis ini menegaskan dukungan penuh institusi pendidikan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan kemudahan akses transportasi publik di wilayah aglomerasi Malang Raya.

Acara yang juga menandai implementasi sistem pembayaran non-tunai QRIS Tap serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah Malang Raya ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UIN Malang hadir didampingi oleh Kepala Biro Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK), Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M., serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag.

Peluncuran Transjatim Koridor 1 Malang Raya dinilai sebagai langkah maju dalam menghadirkan moda transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau. Prof. Ilfi menyoroti bahwa keberadaan layanan ini memiliki dampak signifikan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam memfasilitasi mobilitas pelajar dan mahasiswa.

“Mewakili segenap keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kami berharap kehadiran Transjatim dapat memberikan manfaat besar, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan akses transportasi yang mudah untuk menempuh pendidikan,” ungkap Prof. Ilfi di sela-sela acara.

Beliau menambahkan, layanan transportasi publik yang terintegrasi diharapkan mampu menjadi solusi atas kemacetan yang kerap terjadi, sekaligus mendorong efisiensi waktu bagi masyarakat. "Semoga layanan ini mampu menghadirkan efisiensi waktu, mengurangi kemacetan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang lebih inklusif bagi seluruh warga Malang Raya," imbuhnya.

Selain armada bus baru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperkenalkan inovasi sistem pembayaran digital melalui QRIS Tap. Implementasi teknologi ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi perjalanan secara cepat dan modern, sejalan dengan semangat transformasi digital dalam pelayanan publik.

Dalam momen tersebut, Rektor UIN Malang bersama Kepala Biro AAKK juga berkesempatan meninjau langsung armada bus Transjatim yang berjuluk "Gajayana". Keduanya tampak berfoto di depan bus berwarna biru tersebut sebagai simbol apresiasi atas hadirnya fasilitas publik yang representatif ini.

Kehadiran pimpinan UIN Malang dalam forum ini menunjukkan komitmen universitas untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. UIN Malang siap mengambil peran aktif dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik melalui jalur pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan isu-isu perkotaan seperti transportasi dan mobilitas.

Reporter: Muh. Noaf Afgani

MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY, (20/11) — UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja sama dengan Pusbangkom MKMB BMBP SDM Kementerian Agama RI menggelar Training of Trainer (TOT) Penguatan Moderasi Beragama hari keempat di Hotel Onsen, Songgoriti, Batu. Kegiatan ini diikuti 30 dosen dan menghadirkan pemateri nasional Dr. KH. Marzuki Wahid yang memberikan pemaparan kritis mengenai urgensi Komitmen Kebangsaan serta landasan historis dan konstitusional pendirian Kementerian Agama sebagai pilar penting persatuan bangsa.

Dalam penyampaiannya, Dr. Marzuki Wahid menegaskan bahwa komitmen kebangsaan bukan sekadar slogan, melainkan fondasi eksistensi sebuah negara. Ia menyampaikan bahwa ketika komitmen kebangsaan tidak dijaga, konsekuensinya dapat fatal. “Apa yang akan terjadi kalau komitmen kebangsaan itu tidak ada? Konsekuensinya Indonesia bubar!” ujarnya dengan tegas. Ia mempertanyakan kembali apakah masyarakat selama ini benar-benar memahami siapa saja yang berkontribusi menjaga ketahanan negara. “Selama ini coba pikirkan, yang mempertahankan NKRI itu siapa?” katanya, mengajak peserta melihat peran strategis para akademisi dalam menjaga keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dosen dan akademisi memiliki posisi yang sama pentingnya dengan aparat pertahanan dalam menjaga keberlangsungan negara. “Kalau kita mengamalkan ini dengan sungguh-sungguh, kita sama dengan TNI, sama dengan Polri. Tidak kurang penting posisi kita dibanding mereka,” ujarnya. Menurutnya, sebuah bangsa bisa hancur ketika hilangnya kesadaran kolektif bahwa semua elemen memiliki tanggung jawab menjaga NKRI. “Satu bangsa itu hancur karena kehilangan perasaan itu,” tegasnya.

Dalam konteks pendirian Kementerian Agama, Dr. Marzuki menjelaskan bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan besar berupa keberagaman agama dan ancaman disintegrasi nasional. Hal tersebut menjadi alasan fundamental lahirnya Kemenag. “Hampir semuanya mengatakan ada sesuatu yang mengharuskan Kementerian Agama itu berdiri karena kondisi Indonesia yang beragam agama dan ancaman disintegrasi,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa ada layanan yang memang hanya dapat diselenggarakan oleh negara. “Pelayanan keagamaan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau ibadah tidak perlu dilakukan pemerintah, tetapi pencatatan haji perlu keterlibatan pemerintah. Karena itulah Kementerian Agama perlu ada,” tuturnya.

Ia memperingatkan bahwa absennya Kementerian Agama pada masa awal republik akan memicu kekacauan serius dalam kehidupan beragama. “Apa yang terjadi kalau Kemenag tidak ada? Ya bisa keos nanti, tidak terlayani dengan baik umat beragama, dan kemungkinan bisa terjadi konflik antarumat,” ungkapnya. Kehadiran Kemenag pun ditegaskan memiliki dasar hukum yang kokoh mulai dari Pancasila, UUD 1945 Pasal 29, hingga Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 yang menjadi landasan legal pembentukan kementerian tersebut.

TOT Moderasi Beragama ini diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman para peserta tentang moderasi beragama, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai penjaga persatuan bangsa. UIN Malang melalui program ini terus menegaskan komitmennya melahirkan para trainer yang mampu menanamkan nilai-nilai moderasi secara ilmiah, inklusif, dan aplikatif, sejalan dengan kebutuhan bangsa dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.

Reporter: Azman Fawwazi

MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY -Pelaksanaan Training of Trainers (TOT) Moderasi Beragama memasuki hari keempat dengan menghadirkan narasumber nasional, Prof. Dr. H. M. Ali Ramdhani, S.TP., MT. Acara yang berlangsung di Hotel Onsen, Batu, dan diikuti oleh 30 dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini kembali menegaskan urgensi moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kamis, 20 November 2025.

Dalam pemaparannya, Prof. Ramdhani menjelaskan bahwa moderasi beragama menurut Kementerian Agama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan esensi ajaran agama untuk menjaga martabat kemanusiaan serta membangun kemaslahatan umum. Semua itu, ujarnya, berpijak pada prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

“Moderasi beragama adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” tegasnya.

Prof. Ramdhani menyoroti karakter Indonesia sebagai negara religius dan plural. Meski bukan negara agama, masyarakat Indonesia hidup sangat dekat dengan nilai-nilai keagamaan, sementara konstitusi menjamin kebebasan beragama. Beragama dan Ber-Indonesia adalah dua hal yang tak terpisahkan.

"Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara," ujarnya. Ia menegaskan bahwa beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia, dan ber-Indonesia berarti beragama, karena keduanya saling menguatkan dalam menciptakan masyarakat yang damai.

Menurutnya, moderasi beragama berfungsi sebagai perekat antara semangat keberagamaan dan semangat kebangsaan. Upaya moderasi ini dinilai penting untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, toleran, dan penuh kedamaian.

Pada bagian pemaparan mengenai penguatan relasi agama dan negara, Prof. Ramdhani kembali menegaskan:

"Moderasi Beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur."

Ia menyampaikan bahwa moderasi beragama bukan konsep abstrak yang sulit diukur. Keberhasilannya dapat dilihat melalui meningkatnya empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap nilai-nilai konstitusi dan prinsip berbangsa, toleransi menghormati perbedaan, memberi ruang bagi keyakinan dan ekspresi orang lain, serta menghargai kesetaraan. Menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan, Penerimaan terhadap Tradisi, Sikap ramah terhadap budaya dan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama.

Dalam paparan lanjutan, Prof. Ramdhani turut memaparkan komponen utama Peta Jalan Moderasi Beragama, yang mencakup analisis situasi moderasi beragama di berbagai kementerian/lembaga, Penyusunan rencana dan langkah strategis, Implementasi program, Pemantauan dan evaluasi, Serta pola sosialisasi dan komunikasi nilai-nilai moderasi.

Mengakhiri materinya, Prof. Ramdhani menekankan pentingnya menggaungkan pemahaman yang benar tentang moderasi beragama. Menurutnya, masih banyak yang keliru memahami bahwa moderasi beragama adalah upaya memoderasi ajaran agama. "Pada hakikatnya, semua agama itu moderat. Yang perlu dimoderasikan adalah pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama agar tidak terjebak ekstremisme," ujarnya.

TOT Moderasi Beragama hari keempat ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas para dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai agen penggerak moderasi beragama di lingkungan akademik dan masyarakat luas.

MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY - Luthfiya Zulfatul Azizah, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2022, berhasil meraih penghargaan sebagai Peserta Terbaik Regional Nusantara Putri 2 dalam program pembinaan beasiswa Rumah Kepemimpinan. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam rangkaian acara National Leadership Camp (NLC) yang berlangsung di Jakarta dan Depok pada 22–24 Agustus 2025.

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja luar biasa Luthfiya selama menjalani masa pembinaan beasiswa pada semester kedua. Ia berhasil mengungguli peserta lain dari wilayah Regional Nusantara 2 yang mencakup kampus-kampus di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta beberapa kampus di luar pulau Jawa. Capaian ini menjadi bukti nyata kualitas mahasiswa UIN Malang dalam program pengembangan kepemimpinan tingkat nasional.

Luthfiya menjelaskan bahwa penghargaan ini bukan didapat dari sebuah kompetisi sesaat, melainkan hasil dari proses panjang dan konsisten. Penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis data pada setiap akhir semester oleh tim pusat Rumah Kepemimpinan. Evaluasi menyeluruh tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penilaian rekan sejawat (peer assessment), penilaian publik (public assessment), penilaian diri sendiri (self-assessment), hingga penilaian langsung dari supervisor dan fasilitator.

"Bagi saya, kunci dalam menjalani masa pembinaan adalah kejujuran terhadap proses perkembangan diri. Saya belajar untuk terus reflektif, mencatat kemajuan, sekaligus mengakui kekurangan tanpa berusaha menutupi apa pun," ungkap Luthfiya. Ia menambahkan bahwa dirinya mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan konsisten mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan menyelesaikan setiap tantangan pengembangan diri yang diberikan.

Keberhasilannya meraih nilai tertinggi di wilayah timur tidak lepas dari prinsip hidup yang ia pegang teguh. Luthfiya mengaku selalu menjadikan prestasi rekan-rekannya sebagai motivasi, bukan sumber rasa minder (insecure). "Kalau orang lain bisa, kita pasti lebih bisa. Percayalah pada kemampuan diri, dan bandingkan diri hanya dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain," tuturnya membagikan motivasi.

Rumah Kepemimpinan sendiri dikenal sebagai lembaga beasiswa dengan visi inkubator pemimpin Indonesia yang berfokus pada Intensive Youth Development Program Scholarship. Selama dua tahun masa pembinaan, para awardee seperti Luthfiya ditempa melalui kurikulum Development Journey yang komprehensif. Fokus pembinaannya mencakup empat pilar jati diri: muslim produktif, pribadi berkarakter, life skills, dan pemimpin berdampak.

Bagi Luthfiya, kepemimpinan adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki setiap individu, terlepas dari jabatan atau posisi. Ia memandang kepemimpinan bukan sekadar tentang memimpin orang banyak, tetapi lebih fundamental lagi, yaitu memimpin diri sendiri.

"Kepemimpinan justru bermula dari diri sendiri dan untuk diri sendiri. Dengan memiliki keterampilan kepemimpinan, kita mampu mengarahkan diri menuju hal-hal yang lebih baik, mengambil keputusan yang tepat, serta terus berkembang tanpa terjebak dalam zona nyaman," jelasnya.

Pandangan inilah yang mendorongnya untuk terus berprogres, sekecil apapun langkahnya. "Progres sekecil apa pun tetaplah progress, yang penting kita terus maju dan mau berkembang menjadi lebih baik," pungkas Luthfiya. Prestasi ini diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa UIN Malang lainnya untuk aktif mengembangkan diri dan berani bersaing di kancah nasional. (af)

Reporter: Muh. Noaf Afgani

MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY— Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., hadir memberikan materi dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Moderasi Beragama yang diikuti 30 dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kehadiran Prof. Sahiron disambut antusias oleh para peserta yang tengah memperdalam pemahaman tentang penerapan nilai-nilai moderasi di lingkungan kampus. Rabu, 19 November 2025.

Dalam pemaparannya, Prof. Sahiron menegaskan bahwa kehidupan sosial tidak boleh diwarnai kekerasan. Menurutnya, setiap individu, terutama yang hidup dalam masyarakat majemuk, harus membangun kekuatan ruhani dan kejernihan akal agar mampu menciptakan harmoni.
Ia menekankan bahwa moderasi beragama bertumpu pada empat dasar sikap, yakni Toleransi, Anti-kekerasan, Penghormatan terhadap budaya lokal, dan Komitmen kebangsaan.
"Hanya empat poin ini saja landasan dasar moderasi beragama," ujarnya tegas.

Prof. Sahiron menjelaskan bahwa toleransi berarti menerima dan menghormati perbedaan keyakinan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Perbedaan tidak boleh dianggap sebagai ancaman, melainkan kenyataan sosial yang harus dihargai.
Ia menekankan bahwa orang yang toleran tidak berusaha mengubah keyakinan orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, serta menghormati hak setiap individu untuk memiliki keyakinannya sendiri.

"Menghormati hak-hak orang lain untuk memiliki keyakinan dan tidak mengganggu mereka karena perbedaan tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengajak peserta untuk bersikap terbuka, mau mendengarkan pandangan berbeda, dan menjauhi ekstremisme dalam bentuk apa pun. Kekerasan atas nama agama, katanya, tidak dapat dibenarkan.
"Jadilah orang yang selalu menebar kebaikan, karena itu ajaran agama yang universal," pesannya.
Prof. Sahiron menutup materinya dengan penegasan ayat Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah: 256, “La ikraha fid-din…” yang menandaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap orang berhak menentukan keyakinannya tanpa intimidasi.
"Ayat ini menekankan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agamanya sendiri. Tidak ada pemaksaan dalam agama," ungkapnya.

Kegiatan TOT Moderasi Beragama ini diharapkan mampu memperkuat peran dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan kepada mahasiswa, sehingga kampus dapat menjadi ruang yang inklusif, damai, dan berkeadaban.

MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY - Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Ilfi Nur Diana, M.Si., hadir sebagai salah satu tokoh penting dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2025 yang digelar di Graha Universitas Negeri Surabaya. Konferensi yang berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 November 2025 ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia untuk menyatukan langkah menuju pembangunan sumber daya manusia unggul.

Tahun ini, KPPTI mengangkat tema besar “Kampus Berdampak: Konsolidasi dan Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menekankan pentingnya peran transformasional perguruan tinggi dalam ekosistem nasional. Prof. Ilfi Nur Diana hadir bersama ratusan pemimpin perguruan tinggi dari berbagai kategori, menunjukkan komitmen UIN Malang dalam mendorong inovasi, riset, serta penguatan jejaring kolaboratif nasional maupun internasional.

Pembukaan konferensi dilakukan pada Rabu pagi dengan khidmat, disaksikan oleh jajaran pimpinan PTN, PTS, perguruan tinggi kedinasan (PTKL), perguruan tinggi luar negeri yang beroperasi di Indonesia (PTLN), LLDikti, dosen, tenaga pendidik, pemerhati pendidikan tinggi, industri, asosiasi profesi, mahasiswa, organisasi mahasiswa, ikatan alumni, mitra internasional, hingga diaspora Indonesia di luar negeri. Hadir pula media nasional dan internasional yang meliput jalannya kegiatan.

KPPTI 2025 sendiri diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek bersama Dewan Pendidikan Tinggi (DPT). Pelaksanaan konferensi melibatkan berbagai institusi utama, seperti Forum Rektor Indonesia, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), serta kolaborator strategis lain dari sektor industri dan mitra global.

Konferensi ini dirancang sebagai forum konsolidasi tingkat nasional yang bertujuan memperkuat peta jalan Diktisaintek Berdampak, mendorong berbagi praktik baik antarperguruan tinggi, serta mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkaya ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. Dalam jangka panjang, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis bagi akselerasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang sekaligus menyampaikan materi mengenai Arah dan Kebijakan Strategis Pendidikan Tinggi. Dalam pidatonya, Brian Yuliarto menegaskan bahwa masa depan pendidikan tinggi Indonesia ditentukan oleh kekuatan kolaborasi dan fokus pada hasil riset yang berdampak.
“Bapak/Ibu yang kami hormati, KPPTI 2025 ini adalah momentum kita bersama untuk memastikan perguruan tinggi Indonesia dapat berdiri sebagai fondasi kokoh untuk kemajuan Indonesia. Dengan kolaborasi yang solid, riset yang berorientasi pada hasil, dan akses pendidikan yang adil, saya percaya pendidikan tinggi Indonesia dapat menjadi motor utama kemajuan bangsa,” ujarnya.

Kehadiran Prof. Ilfi dalam KPPTI 2025 menjadi simbol komitmen UIN Maliki Malang dalam mengambil peran strategis dalam penguatan ekosistem pendidikan tinggi nasional. Beliau turut hadir dalam sesi-sesi diskusi utama bersama para rektor serta pemimpin lembaga pendidikan tinggi lainnya, yang membahas isu strategis seperti transformasi digital pendidikan, penguatan riset berbasis solusi, internasionalisasi kampus, serta integrasi keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Pada kesempatan ini, UIN Maliki Malang juga menunjukkan kesiapan untuk memperluas kerja sama dengan berbagai institusi, baik nasional maupun internasional, serta memperteguh kontribusinya terhadap pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan. Melalui keikutsertaan dalam KPPTI 2025, UIN Maliki Malang menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari pendorong utama kemajuan pendidikan tinggi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Dengan berlangsungnya KPPTI 2025, seluruh peserta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, memperkuat sinergi lintas sektor, dan mempercepat transformasi ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi para pemimpin bangsa dalam memastikan perguruan tinggi mampu mencetak generasi unggul menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Reporter: Ariel Alvi
Editor: Azman Fawwazi 

MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY— Pada hari ketiga pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama, salah satu fasilitator sekaligus akademisi dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (Khas) Jember, Prof. Fawaizul Umam, memberikan penguatan materi mengenai nilai-nilai universal agama sebagai landasan teologis dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang moderat. Rabu, 18 November 2025.

Dalam pemaparannya, Prof. Fawaizul menjelaskan bahwa nilai merupakan prinsip etika yang bersifat universal. Nilai yang dimaksud bukan tentang angka atau ukuran kuantitatif, tetapi terkait substansi moral yang membentuk pola sikap baik atau buruk seseorang dalam merespons berbagai persoalan kehidupan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun moderasi beragama.

Prof. Fawaizul mengajak peserta ToT untuk berdiskusi secara mendalam mengenai nilai universal dalam perspektif agama Islam yang dapat menjadi basis etik dalam keberagamaan yang moderat. Peserta juga diajak menganalisis sejumlah kasus aktual di masyarakat untuk melihat sejauh mana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial.

“Nilai-nilai universal dalam Islam dapat dijadikan dasar teologis bagi terwujudnya keberagamaan moderat,” jelasnya. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, persaudaraan kemanusiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia disebut sebagai prinsip yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga dapat diterima oleh seluruh umat manusia.
Tidak berhenti pada analisis nilai-nilai universal, Prof. Fawaizul juga meminta para peserta untuk mengeksplorasi dan mengkritisi penafsiran atau pandangan keagamaan di internal umat Islam yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai universal tersebut.
“Peserta juga harus memberikan hasil penafsiran atau pandangan keagamaan yang muncul di internal umat Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai universal,” terangnya.

Penekanan ini bertujuan agar para peserta ToT tidak hanya memahami dasar teologis moderasi beragama, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan dalam menghadapi pandangan atau praktik keagamaan yang berpotensi menimbulkan sikap ekstrem, intoleran, atau diskriminatif.

Dengan penguatan materi ini, peserta ToT diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai universal agama dalam kegiatan pembelajaran maupun pengabdian masyarakat, serta berperan aktif sebagai agen moderasi beragama yang berperspektif teologis, etis, dan humanis.

MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY — Memasuki hari ketiga kegiatan Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama, Master Instruktur Moderasi Beragama Kementerian Agama RI sekaligus Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Marzuki Wahid, kembali mengajak para peserta untuk mendalami konsep dasar moderasi beragama secara lebih komprehensif. Rabu, 19 November 2025.
Dalam pengantarnya, Marzuki mengutip kalimat penting dari Buku Moderasi Beragama yang berbunyi: “Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara.”

Kutipan tersebut, menurutnya, menjadi kunci memahami mengapa moderasi beragama menjadi sangat relevan di Indonesia. “Moderasi ada karena adanya dua kutub ekstrem. Dalam kehidupan selalu ada baik dan buruk, sehingga posisi moderat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan,” jelasnya.
Marzuki menegaskan bahwa sikap moderat selalu berkaitan dengan nilai keadilan, keberimbangan, serta memberikan yang terbaik dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Moderat, tuturnya, bukan berarti lemah, tetapi mengedepankan sikap tidak ekstrem, tidak radikal, dan tidak fanatik.
“Dalam konteks agama, moderat berarti memiliki pandangan yang tidak ekstrem dalam memahami ajaran agama, tidak memaksakan keyakinan sendiri kepada orang lain, dan menghormati perbedaan keyakinan,” terangnya.

Ia kemudian memaparkan sejumlah ciri penting dari pribadi moderat, antara lain terbuka terhadap perbedaan di masyarakat majemuk, toleran terhadap keyakinan orang lain, tidak ekstrem dalam pandangan, tidak fanatik buta, menghormati hak asasi manusia, berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan.
Menutup sesinya, Marzuki menegaskan bahwa moderasi beragama bukan sekadar pendekatan tekstual terhadap ayat atau doktrin keagamaan. “Moderasi beragama itu berada di tengah yang adil dan berimbang. Ia lebih menitikberatkan pada pendekatan kontekstual yang mengutamakan kemaslahatan,” tegasnya.
Dengan pendalaman materi ini, peserta ToT diharapkan mampu memahami esensi moderasi beragama secara utuh sehingga siap menjadi agen penguat nilai kebangsaan dan kerukunan keagamaan di lingkungan akademik maupun masyarakat luas.