HUMAS UIN MALANG - Proses paparan hasil rekomendasi oleh anggota Senat Komisi B Bidang Penelitian Dan Publikasi Ilmiah yang diketuai oleh Prof. Dr. Hj. Mufidah CH sedang memerlukan kinerja akademik dan kelembagaan yang terus semakin meningkat untuk mencapai reputasi internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan peringkat internasional pada tahun-tahun mendatang. Minggu (25/6/2023).

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi dari Komisi B, di antaranya adalah pengembangan institusi melalui pembentukan Tim/Unit Percepatan Publikasi Internasional (TPPI). Tim ini bertugas membantu para dosen agar dapat menulis artikel jurnal yang baik dan terhindar dari jurnal predator, jurnal yang dibatalkan atau dihentikan, serta tindakan plagiarisme. TPPI juga memberikan bantuan kepada para dosen dalam memperbanyak jumlah publikasi di jurnal internasional yang bereputasi, mulai dari terjemahan, proofreading, pemilihan jurnal yang bereputasi, proses pengajuan, proses review, proses turnitin, penggunaan referensi Zootero/Mendeley, hingga bantuan pembiayaan jurnal yang telah terpublikasi.

Selain itu, kata Prof. Mufidah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen di Jurnal Scopus setiap tahun. Untuk itu, pihak universitas akan memberikan laporan secara berkala mengenai jumlah publikasi yang dihasilkan oleh civitas akademika, baik berupa artikel jurnal, prosiding, maupun buku.

Tidak hanya itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga akan membentuk Tim/Unit Pemeringkat Internasional yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pemeringkatan universitas secara akurat setiap 2 bulan sekali dan setiap tahunnya. Tim ini juga akan mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar sebagai bagian dari pencitraan UIN Maulana Malik Ibrahim. "Selain itu, jenis dan konten website dalam domain www.uin.malang.ac.id juga akan diperkaya untuk menggambarkan aktivitas sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim. Pihak universitas juga akan mendorong peningkatan jumlah publikasi ilmiah di website tersebut," jelasnya.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki kesadaran akan perlunya penyebarluasan informasi secara online. Dalam mendukung upaya menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai World Class University dengan reputasi internasional, universitas ini akan membentuk Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen (TPJAD). 

TPJAD adalah tim yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yaitu Rektor, dengan tugas menilai prestasi kerja jabatan akademik dosen mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar. "TPJAD akan membantu Rektor dan Senat dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap karya ilmiah para dosen untuk kenaikan pangkat, termasuk melakukan evaluasi dan prosedur serta mekanisme kenaikan pangkat sesuai dengan regulasi yang berlaku," paparnya.

Prof. Dr. Hj. Mufidah CH menambahkan, TPJAD juga akan mereview dan meneliti keabsahan karya ilmiah sebagai syarat kenaikan pangkat dosen. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Rektor dan Senat untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan karya ilmiah sebagai syarat kenaikan pangkat dosen.

"Dengan adanya upaya pengembangan dan peningkatan mutu SDM, serta implementasi rekomendasi dari Komisi B, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berharap dapat meningkatkan reputasinya secara internasional dan mencapai peringkat yang lebih baik di tingkat global," harapnya.

HUMAS UIN MALANG- Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang melanjutkan kegiatan sidang pleno dan paripurna pada hari kedua untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai kebijakan dan regulasi. Ketua Senat UIN Malang, Prof. Dr. H.A. Muhtadi Ridwan, M.Ag, membagi para anggota senat ke dalam empat kelompok untuk memperlancar proses pembahasan. Minggu (25/6/2023).

Prof. Muhtadi menjelaskan bahwa pada hari kedua ini, masing-masing komisi fokus mereview draf kebijakan dan regulasi yang akan disahkan dan diajukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Komisi A, dalam sidang pleno, melakukan pembahasan terkait naskah akademik pendirian fakultas, kode etik dan tata tertib mahasiswa, pedoman panduan visting profesor, serta pedoman penyelenggaraan beasiswa. Selain itu, mereka juga membahas masalah-masalah terkait pedoman mutasi studi mahasiswa Indonesia dan melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi dalam bidang pendidikan, pengajaran, kemahasiswaan, dan alumni.

Sementara itu, Sidang Komisi B difokuskan pada pembahasan kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta naskah akademik pengembangan publikasi ilmiah. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, bertindak sebagai koordinator Komisi B dan memimpin diskusi tersebut.

Komisi C, pada kesempatan tersebut, membahas dan memberikan pertimbangan terkait organisasi dan tata kerja (Ortaker) UIN Maliki Malang. Mereka juga melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi dalam bidang pengembangan kelembagaan dan kerjasama. Prof. Muhtadi menjelaskan bahwa dalam bidang pengembangan kelembagaan dan kerjasama, komisi ini membahas dokumen penting berupa draft pemberi pertimbangan yang akan diusulkan ke Kementerian Agama.

Selanjutnya, Komisi D fokus pada pembahasan dan pemberian pertimbangan terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat (Dumas) serta memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kode etik. Prof. Muhtadi menegaskan bahwa semua pembahasan ini dilakukan dengan tujuan memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas persoalan-persoalan yang terkait dengan regulasi, yang nantinya akan diputuskan secara bersama.

Prof. Muhtadi, mantan Dekan Fakultas Ekonomi, menyatakan bahwa semua anggota senat dan badan eksekutif harus bekerja dan bersinergi untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang menjadi pedoman kerja dan kebijakan yang harus ditaati dan dijalankan secara bersama. Ia menekankan bahwa peraturan, regulasi, dan sejenisnya harus sesuai dengan batas kewenangannya.

Kepala Biro Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan (AUPK) UIN Malang, Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd, menjelaskan bahwa sidang pleno dan paripurna ini sangat penting dilaksanakan sebagai dasar konsumsi kebijakan dalam menjawab kebutuhan stakeholder, terutama dalam konteks akademik UIN sebagai lembaga publik.

Dr. Ahmad Hidayatullah menambahkan bahwa keterlibatan senat dalam sidang ini sangat ideal karena selain mewakili senioritas, senat juga merupakan perwakilan dari stakeholder internal. Dalam hal ini, anggota senat memiliki kemampuan untuk menyerap informasi eksternal yang penting dalam pembahasan regulasi. "Keterlibatan mereka dalam proses ini sangat tepat karena mereka tidak hanya mewakili kepentingan internal, tetapi juga mampu mengadopsi isu-isu eksternal yang harus dijawab oleh lembaga ini," ungkapnya.

Ia berharap sidang ini dapat berlangsung dengan serius dan dapat melihat secara komprehensif draft regulasi dari berbagai perspektif, termasuk perspektif administratif, keilmuan, dan sosial. Menurutnya, keberadaan regulasi yang lengkap dan komprehensif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan publik dengan tingkat kegunaan dan visibilitas yang tinggi.

"Sidang pleno dan paripurna ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan berdaya guna, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif," harapnya. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen untuk terus membangun regulasi-regulasi yang sesuai dengan karakteristik organisasi modern. "Yaitu organisasi yang terbuka dan melibatkan seluruh stakeholders dalam menentukan kebijakan publik," bebernya.

HUMAS UIN MALANG- Sidang pleno dan paripurna pemberian pertimbangan kebijakan dan regulasi digelar oleh Ketua Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H.A. Muhtadi Ridwan M.Ag, di Hotel Surya, Prigen, Pasuruan pada Sabtu (24/6/2023).

Sidang pleno ini akan berlangsung selama tiga hari dengan melibatkan semua komisi dan pimpinan eksekutif. Tujuan sidang ini adalah untuk menghasilkan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk pengembangan UIN Maliki Malang. Prof. Muhtadi berharap agar anggota komisi senat dapat terus mengawasi jalannya sidang pleno dan bisa memberikan masukan yang berharga terhadap kebijakan yang akan disahkan.

Dalam sambutannya, Prof. Muhtadi menyampaikan bahwa UIN Maliki Malang memiliki tanggung jawab besar dalam program internasionalisasi dan pembangunan gedung di atas lahan kampus tiga. Hal ini menjadikan UIN Maliki Malang sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang mendapatkan kesempatan tersebut. Beliau berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga amanah ini agar berjalan lancar dan menjadi contoh bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya.

Sebagai bagian dari tugasnya, Senat memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan terkait regulasi, pedoman, dan kebijakan. Prof. Muhtadi menekankan bahwa senat UIN Malang tidak bersikap kaku, karena senat harus memahami kebutuhan eksekutif. "Oleh karena itu, senat perlu menyediakan kebijakan yang sesuai dengan regulasi," tegasnya.

Pertemuan selama tiga hari ini merupakan bagian dari sidang pleno dan paripurna yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan regulasi. Harapannya, pertemuan ini dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dan dibutuhkan untuk mendukung proses kerja UIN Maliki Malang. Prof. Muhtadi menegaskan bahwa pertemuan ini sangat penting dan menjadi agenda besar bagi semua pihak.

Beberapa hal yang menjadi fokus utama adalah penyelesaian draf orteker dan statuta. Dalam empat kali pertemuan sebelumnya, draf orteker sudah dibahas dalam tim pembahas dan telah didiskusikan. Prof. Muhtadi menjelaskan bahwa statuta dibuat berdasarkan orteker, sehingga ketika orteker selesai, statuta pun akan selesai. "Statuta memiliki peran penting sebagai pedoman operasional tertinggi di samping peraturan perundangan lainnya," jelasnya.

Selain itu, UIN Maliki Malang juga mengupayakan penyederhanaan redaksi visi misi. Meskipun substansinya tetap sama, Rektor UIN Maliki Malang memiliki semangat untuk menyederhanakan redaksi visi tersebut agar lebih mudah dipahami yaitu unggul berputasi internasional. "Semoga pertemuan ini dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan kampus ke depan," harapnya.

Sementara itu, Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, menyampaikan terima kasih kepada anggota senat yang telah berperan aktif dalam mensukseskan program strategis universitas. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun masa jabatan kepemimpinan telah berjalan dua tahun, masih banyak program yang perlu dicapai sesuai dengan visi unggul dan berprestasi internasional. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menyusun program kerja tahun 2024 agar tujuan besar UIN Maliki Malang dapat tercapai, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga regulasi yang perlu disesuaikan.

Program-program besar, terutama yang bersifat fisik, juga perlu diketahui oleh seluruh warga kampus. Pembangunan kampus tiga sedang berlangsung, dan pengawasan bersama sangat diperlukan agar proses pembangunan berjalan lancar dan transparan. "UIN Maliki Malang telah diakui reputasinya, sehingga banyak kampus lain yang melakukan studi banding terkait produk akademik dan administrasi yang dikembangkan," ungkapnya.

Tugas senat, ujar Prof Zainuddin meliputi penyusunan dan pertimbangan berbagai program yang diusulkan oleh dewan eksekutif, termasuk penyelesaian permasalahan yang harus diselesaikan. Semua keputusan yang diambil juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada pimpinan eksekutif agar tidak terjadi kesalahan. 

Prof. Zainuddin berharap dapat memberikan landasan yang baik bagi rektor selanjutnya agar generasi berikutnya dapat membawa UIN Maliki Malang menggapai cita-citanya yaitu unggul berputasi internasional "Ini sudah menjadi harapan kita bersama," ujarnya.

Salah satu program utama Kementerian Agama, kata beliau, adalah menuju internasionalisasi perguruan tinggi. UIN Maliki Malang telah berada pada tahap tersebut dengan berbagai kegiatan, termasuk kunjungan dosen dan rektor dari luar negeri. Selain itu, UIN Maliki Malang juga dituntut untuk segera beralih status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kampus PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Proses ini menjadi proyek bersama yang membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari seluruh warga kampus.

Selain itu, program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan moderasi beragama juga menjadi perhatian bersama untuk mendukung program prioritas pemerintah. "Semua pihak diharapkan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah," ajaknya.

Di akhir sambutannya, rektor berharap sidang pleno dan paripurna ini dapat menghasilkan kebijakan dan regulasi yang bermanfaat bagi perkembangan kampus menuju cita-cita menjadi kampus Islam unggul dan berprestasi internasional. "Dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, saya yakin sekali UIN Maliki Malang dapat terus berkembang dan meraih mimpinya yaitu unggul berputasi internasional," harapnya.

UIN MALANG-Perhelatan Rapat Kerja (Raker) 2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang resmi selesai. Sesi hari kedua dengan agenda Pendampingan Tindak Lanjut Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024 ini tetap diikuti oleh sekitar 80% peserta Raker. Mereka terdiri dari para pimpinan dan staf PPK di kantor pusat, fakultas, jurusan, pascasarjana, hingga UPT.
Kekonsistenan dan ketertiban peserta Raker 2023 diapresiasi Rektor UIN Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Saat menutup acara, ia tuturkan agar hasil evaluasi dan saran dari tim reviewer segera dijadikan acuan revisi rencana kerja dan anggaran di sub-satuan kerja (subsatker) masing-masing. Meski baru akan direalisasikan pada 2024, persiapan jauh-jauh hari diyakininya akan memberikan hasil yang lebih matang. “Kita harap juga TOR di tiap subsatker minim revisi di tahun depan,” imbuhnya.

Selanjutnya, sebagai Ketua Pelaksana Rapat Kerja 2023, Karo AUPK Dr. Ahmad Hidayatullah menyampaikan beberapa hal di sesi penutup. Ia menilai bahwa semua peserta Raker merespon positif pelaksanaan kegiatan tahunan ini. “Hal ini dibuktikan dengan 80% kehadiran peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir,” jelasnya.
Hasil review usulan rencana kerja dan anggara di setiap subsatker juga telah dilakukan selama waktu yang disediakan. Baik itu peserta maupun tim reviewer memanfaatkan waktu tersebut dengan baik dan maksimal untuk perbaikan kualitas TOR (Terms of Reference). Menurut Ahmad Hidayatullah, hampir semua masalah yang dikemukakan para pimpinan telah ditemukan solusinya. “Usulan-usulan yang kurang tepat juga sudah diarahkan sesuai ‘kamar’nya oleh reviewer,” tambah Karo AUPK. Keseluruhan rangkaian acara Raker 2023 yang sudah dirancang panitia diharapkan dapat memacu optimalisasi rencana kinerja seluruh satuan kerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024 mendatang. (nd)

UIN MALANG-Rapat Kerja (Raker) 2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memasuki hari kedua, Jumat (23/6). Jika sesi hari pertama adalah pembekalan dan arahan dari rektor dan ketua raker dan perencanaan, maka di hari kedua, para peserta menjajaki sesi bersama para reviewer yang telah ditunjuk oleh panitia raker. Tugas tim reviewer ialah mengevaluasi dan memberi masukan perbaikan TOR (Term of Reference) kepada seluruh lembaga di universitas.
Sesuai dengan tema Raker 2023, yakni Sinergi Kinerja dan Anggaran menuju Perguruan Tinggi Islam Unggul Bereputasi Internasional, para pimpinan, staf PPK serta staf perencanaan di seluruh level lembaga di kampus mendapatkan sesi khusus dengan reviewer. Para reviewer terdiri dari punggawa di Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal.
Agar lebih intens, sesi Pendampingan Tindak Lanjut Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024 dibagi ke empat ruangan terpisah. Keempat ruangan itu dikelompokkan berdasarkan unit satuan kerja, pertama, kantor pusat dan biro; kedua, fakultas dan pascasarjana; ketiga, lembaga; keempat, Unit Pelaksana Teknis.
Sesi yang berlangsung tertutup itu memberikan kesempatan bagi pimpinan di setiap satker untuk mengetahui apa saja yang perlu dibenahi dalam RKA-nya. Agar rencana kegiatan serta output kegiatan lebih jelas dan minim eror. Tentu saja hal ini dimaksud agar tidak ada kesalahan besar saat kampus disambangi tim audit dari kementerian terkait. (nd)

UIN MALANG-Mengawali Rapat Kerja 2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rektor Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. memberikan gambaran umum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, Kamis (22/6). Ia juga menekankan pentingnya perhelatan rutinan Raker ini untuk kelangsungan dan eksistensi kampus. Karenanya, rektor mewajibkan seluruh pimpinan di semua level untuk menghadiri Raker 2023 yang dilaksanakan selama dua hari (22-23/6) di Gedung Rektorat lt. 5 UIN Malang ini.
Ia menambahkan, seluruh peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan ini harus memiliki sikap serius saat diskusi hasil review rencana kerja dan anggaran. Menurut Prof. Zain, sikap serius dan kerja keras seluruh sivitas akademik akan memajukan UIN Malang. Ia tidak ingin kampus yang sudah berdiri selama beberapa dekade ini tertinggal dengan PTKIN lain. Pasalnya, PTKIN di Indonesia mulai bergeliat dan berkompetisi untuk membangun lembaganya. “Di sini tugas kita bukan hanya mengembangan UIN Malang, tetapi juga mempertahankan reputasi kampus sebagai percontohan PTKIN lain,” tutur rektor.

Paparan rektor ini sesuai dengan amanah Kementerian Agama Republik Indonesia untuk semua PTKIN. “Khususnya yang sudah berstatus UIN, Kemenag ingin agar semua perguruan tinggi Islam mencanangkan diri untuk menuju rekognisi dan reputasi internasional,” jelas Prof. Zain. Hal ini sesuai dengan Roadmap UIN Malang yang memasuki international recognition di tahun 2021 hingga 2025, bahkan hingga 2030 nanti.
Prof. Zain juga menuturkan sasaran capaian serta pengembangan kelembagaan hingga 2024. Di antaranya ialah mempertahankan akreditasi A untuk institusi. Untuk itu, ada beberapa target yang wajib dicapai, yakni memiliki Perpustakaan unggul dan terakreditasi A, pengelolaan keuangan BLU terbaik, memiliki layanan unggul bersertifikasi ISO, dan yang terakhir memiliki sertifikasi dari lembaga akreditasi internasional untuk lembaga (AUN-QA, FIBAA, ASIIN, dan QS Ranking) serta sertifikasi dosen dan tendik. (nd)

UIN MALANG-Sebagai lanjutan dari Rapat Pimpinan yang dilaksanakan Maret silam, kini jajaran pimpinan universitas hingga fakultas dan unit berkumpul kembali dalam Rapat Kerja 2023. Ini merupakan rangkaian kegiatan pasca pelaksanaan rapat satuan kerja di masing-masing fakultas, jurusan, dan unit. Sesuai rencana, Raker 2023 dihelat selama dua hari (22-23/6) di Gedung Rektorat lt. 5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diawali dengan pelaksanaan Executive Meeting sehari sebelumnya (21/6).
Ketua Panitia Raker sekaligus Kabiro AUPK, Dr. Ahmad Hidayatullah, M.Pd. menyampaikan fokus utama pelaksanaan Raker 2023. Pertama, fokus para pimpinan ialah tentunya menghasilkan rencana kerja kegiatan serta anggaran tahun 2024. Selanjutnya ialah merealisasikan perjanjian kerja rektor UIN Malang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Fokus ketiga ialah mewujudkan arah kebijakan universitas dengan rencana dan anggaran yang tepat. Yang terakhir ialah mewujudkan SK Rektor tentang IKU. “Keempat fokus ini kita diskusikan dengan matang untuk merealisasikan visi dan misi UIN Malang,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, ada empat arah kebijakan prioritas yang juga merupakan amanah Kementerian Agama RI. Pertama ialah menjadikan UIN Malang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pada tahun 2024. Kedua, mendukung UIN Malang menuju transformasi digital. Ketiga, mendorong kampus berlogo Ulul Albab menuju rekognisi dan reputasi internasional. Serta yang terakhir ialah mendapatkan akreditasi universitas yang unggul.
Untuk mencapai semua itu, masih kata Kabiro AUPK, harus ada tatanan kerja dan anggaran yang jelas. “Rencana kerja dan anggaran yang dihasilkan nanti harus efektif, efisien, dan menggunakan energi yang optimal,” tuturnya. Sebagai ketua panitia, Ahmad Hidayatullah menyampaikan bahwa sebanyak 200 peserta menghadiri Raker 2023. Peserta terdiri dari para pimpinan universitas, fakultas, jurusan, staf PPK, keuangan, serta tim panitia. (nd)

 

HUMAS UIN MALANG - Pagi ini, seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang hadir dalam satu forum tahunan yang akrab disebut rapat kerja tahun 2023. Rapat tersebut memiliki tujuan untuk membahas sinergi kinerja dan anggaran guna mewujudkan visi UIN Maulana Malik sebagai perguruan tinggi Islam unggul dengan reputasi internasional. Kamis (22/6/2023).

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Rapat Kerja (Raker), Dr. H. Ahmad Hidayatullah M.Pd, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja anggaran tahun 2024. Rencana ini merupakan amanah dari pimpinan, terutama dari Bapak Rektor dan seluruh pimpinan UIN Maulana Malik, yang ditetapkan pada rapat eksekutif yang dilakukan pada tanggal 21 Juni kemarin.

Rapat kerja tahun 2023 memiliki era penting dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2024 yang mencerminkan pencapaian UIN Maulana Malik dalam setiap kegiatan. Rapat kerja ini difokuskan untuk mendukung UIN Maulana Malik dalam mencapai perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bapak Rektor dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran yang diarahkan agar UIN Maulana Malik dapat menjadi perguruan tinggi Islam berbadan hukum dengan reputasi internasional.

Dalam rapat kerja ini, akan ditetapkan 4 kegiatan prioritas utama yang akan menjadi arah kebijakan UIN Maulana Malik. Rapat kerja tersebut juga bertujuan untuk menghasilkan rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan amanah nomor 754 dan turunannya, yang berisi 45 indikator bagi para pimpinan UIN Maulana Malik.

Dua hari rapat kerja ini merupakan kelanjutan dari rapat eksekutif yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni lalu. Diharapkan bahwa bulan depan, UIN Maulana Malik sudah dapat menyampaikan rencana kerja yang bukan hanya berisi anggaran, tetapi juga program kegiatan yang akan menjadi masukan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2023.

Selain itu, UIN Maulana Malik juga memiliki kewajiban untuk mengolah kembali rencana anggaran yang telah diserahkan agar dapat menjadi paku definitif yang akan diucapkan pada bulan Oktober sebagai daftar program anggaran tahun 2024.
Tahun 2024 akan diarahkan kepada empat kebijakan utama yang telah ditetapkan sebelumnya dan betul-betul mencerminkan kesiapan UIN Maulana Malik dalam melaksanakan aktivitas kerja tanpa perlu revisi di awal. Rektor, Ketua Senat, Wakil Rektor, serta peserta rapat kerja ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut.
Dalam kesempatan ini, sesuai dengan amanat Bapak Rektor, melibatkan sebanyak 200 peserta. Dalam laporan Ketua Panitia, tercatat bahwa 148 orang atau 74% peserta telah memberikan amanah kepada panitia rapat. Hal ini merupakan bagian dari upaya panitia untuk mencapai target 100%. Panitia juga akan terus memonitor sesuai dengan amanah dari Bapak Rektor yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua pimpinan.
"Ayo kita fokus memperbaiki program kerja kita dan semoga apa yang menjadi cita-cita mulia UIN Maulana Malik bisa tercapai," tutupnya.

HUMAS UIN MALANG - Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) akan menjadi kegiatan berkelanjutan pada setiap tahun bagi perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP). Untuk itu, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Dr. Isroqunnajah, M.Ag hadir pada kegiatan sidang kelulusan dan evaluasi PKDP yang berlangsung di hotel Savana Kota Malang pada Senin (19/6/2023).

Dalam pengarahannya, Dr. Isroqunnajah menyampaikan pentingnya tata kelola kegiatan PKDP yang bersumber dari produk kerjasama, khususnya antara UIN dengan Kemenag-LPDP. Menurutnya, PKDP ini harus memiliki nilai-nilai integrasi keilmuan dan keagamaan serta nilai moderasi beragama. Hal ini sejalan dengan rencana program jangka menengah pemerintah (RPJMP), dan lembaga perguruan tinggi ini diharapkan menjadi garda depan dalam membentuk karakter mahasiswa yang moderat.

"Saya berharap PKDP ini menjadi media untuk menjadikan para pendidik lebih profesional dan sekaligus menjadi corong untuk menyampaikan muatan moderasi beragama kepada para mahasiswa dan masyarakat," harap Dr. Isroqunnajah.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2022, PKDP PTP UIN Maliki Malang diikuti oleh 120 peserta. Namun, hanya 116 peserta yang aktif mengikuti program ini, dan hanya 104 orang yang berhasil lulus. "Ada 13 peserta yang tidak lulus dan mereka diharuskan untuk mengulang pada tahun 2023 ini," jelasnya.